PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK KLAS B

Nama: Ahmad Fauzan Firdaus
Npm:2216041060
Tugas diskusi piap

1.Satu isu yang sedang hangat di perbincangkan saat ini adalah mengenai pungutan liar tentang pembuatan surat menyurat seperti KK, KTP, SIM, akte dan lain sebagainya. Oknum oknum ini meminta pungli guna mepercepat pembuatan surat menyurat tersebut.

2. Dimensi administrasi publik dapat digunakan dalam memecahkan persoalan tersebut dengan cara melakukannya penyuluhan kepada masyarakat mengenai pungli, pembuatan kebijakan mengenai hukuman untuk oknum yang melakukan pungli, pembaharuan SDM yang lebih mumpuni di bidang tersebut, pengaktifan satgas penyapu pungli guna ke efektivitasan dalam menanggulangi pungli dan masih banyak lagi.

ISU INTOLERANSI
Membahas mengenai isu sosial-budaya, intoleransi menjadi salah satu perbincangan utama yang kian menghangat. Berdasarkan The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi di Indonesia terus menurun dari tahun 2015 hingga 2018 (2018 sama dengan 2017). Di tahun 2015, Indonesia mendapat nilai 7,03 dari 10. Indonesia mendapat nilai 6,97 ditahun 2016, dan 6,39 di tahun 2017 dan 2018. Indeks ini didasarkan pada lima kategori, yakni pluralisme dan proses elektoral, fungsionalitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik demokrasi, dan kebebasan sipil. Angka indeks yang terus menurun - terutama pada tahun 2016-2017 selepas pilkada DKI Jakarta 2017 - menunjukan bahwa ada masalah dalam pluralisme dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Dimensi administrasi publik yang bisa digunakan dalam isu ini adalah dimensi etika, etika merupakan kebiasaan,adat,akhlak,dan watak. Dan dalam hal ini masuk kedalam teori rasional yang mengatakan bahwa baik/buruk terkait akibat. Kita harus lebih menghargai lagi sesama manusia agar tidak terjadi intoleransi.

1.Minimnya Transparasi
Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus korupsi terbesar seringkali terjadi di di bagian lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyak proyek yang bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu
Sehingga adanya transparansi atau keterbukaan anggaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan layanan publik yang yang berintegritas dan terbebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme

2.Dimensi etika dan moral administrasi publik
Etika publik menekankan pad aspek nilai dan norma, setiap prinsip moral sehingga dapat membentuk pelayanan publik. Etika publik memiliki 3 dimensi yaitu kualitas pelayanan publik, modalitas dan tindakan integritas publik. Jadi untuk permasalahan / isu dari nomor 1 sangat bisa dipecahkan dengan dimensi etika dan moral ,karena dengan dimensi tersebut bisa meningkatkan atau memperbaiki kualitas sebuah pelayanan publik dan meningkatkan transparansi baik dalam pemerintahan pusat ,daerah ,maupun non pemerintahan

1. Salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan adalah terkait dengan pungutan liar untuk korespondensi seperti KK, KTP, SIM, sertifikat dll. Orang-orang ini meminta pemerasan untuk mempercepat korespondensi.

2. Dimensi administrasi publik dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini dengan mengedukasi masyarakat tentang pemerasan, membentuk kebijakan menghukum pelaku pemerasan, menambah jumlah sumber daya manusia yang lebih kompeten di bidang ini dan mengaktifkan pasukan pemerasan. lebih efektif dalam memerangi pemerasan dan banyak lainnya.

Nama:Rakai Pikatan
Npm:2216041072

1. Pengaruh budaya kuno ( budaya feodal ) Ketika memperkenalkan sistem manajemen , tidak dapat sepenuhnya diterapkan secara langsung di suatu negara atau daerah. Karena, tentu saja, budaya lokal sangat mempengaruhi praktik tersebut. masyarakat Kebudayaan Indonesia digunakan untuk melayani kepentingan rakyat
otoritas, institusi yang dimaksudkan untuk melayani warga malah berbalik dan meminta layanan, dan orang-orang secara sukarela diwakili, sehingga mengarahkan ke layanan publik baru atau tata kelola yang baik. sulit diterapkan di Indonesia. _ Kepentingan atau keinginan penguasa dalam hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan negara . Budaya yang membahagiakan , budaya Kurunisme / Nepotisme, tidak dapat dipisahkan dalam administrasi . Rasa kedekatan Indonesia sangat kuat . Jika kita memiliki kerabat , anggota keluarga atau tetangga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan administrasi _ proses administrasi, kami pasti akan meminta bantuannya.

2. Menurut pendapat saya, dimensi administrasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan tersebut adalah kebijakan publik (kebijakan publik meliputi prinsip-prinsip seperti tahapan kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi kebijakan). , etika ( teori intuitif ). Manusia mengklaim memiliki pemahaman yang melekat tentang baik/buruk dan relevansi teori, di mana asumsi bahwa baik / buruk berdasarkan Tuhan ) dan pertanggungjawaban keadaan memegang , digagalkan melalui cara eksternal dan norma internal ).

M. Ismal Sya'Bandi
2216041076

1. Isu realitas administrasi publik.
Mungkin kita bertanya-tanya , mengapa pohon-pohon besar tumbang
bahkan tercabut sampai ke akar-akarnya? Mengapa kayu-kayu besar dan bagus dalam jumlah yang sangat banyak dibiarkan begitu
saja tanpa ada masyarakat yang memanfaatkannya?.Secara pragmatis, banyak orang (masyarakat) sangat menyayangkan kebijakan ”larangan mengambil kayu yang sudah tumbang
di hutan”. Karena kayu-kayu tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi
baik dijual secara langsung atau menjadi kayu olahan, dan untuk kepentingan rumah tangga. Masyarakat setempat menilai bahwa
larangan untuk memanfaatkan kayu-kayu tersebut sangat tidak
tepat. Alasannya : 1) jika kayu-kayu dalam jumlah yang sangat
banyak tersebut dibiarkan begitu saja untuk waktu yang lama,
kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan pohon-pohon
lainnya; 2) Rawan terjadi kebakaran hutan; 3) menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat (mengurangi penghasilan
tambahan bagi masyarakat); dan 4) merusak keindahan pemandangan hutan Kalimantan.
Sedangkan dari unsur pemerintah dijelaskan bahwa nomenklatur aturan tidak bisa seenaknya diubah oleh siapa saja, kapan
saja dan dimana pun. Namanya kebijakan publik, berarti berlaku
untuk semua, mengikat semua masyarakat (otoritatif). Semua kebijakan publik diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat umumnya. Kayu-kayu dibiarkan sampai lapuk, berfungsi untuk menjaga
tingkat kesuburan tanah. Pemerintah telah memikirkan dampak
dari kebijakan tersebut, termasuk komplain dari masyarakat.

2. Bagaimana dimensi administrasi memecahkan persoalan-persoalan tersebut.
Kebijakan Publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan Publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring & evaluasi kebijakan.Dalam merumuskan suatu kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilalui. Pertama, tahap penyusunan agenda yang di dalamnya terjadi penetapan masalah yang akan dibahas dalam agenda kebijakan. Kedua, tahap formulasi kebijakan yang di dalamnya mengakumulasi masalah yang sudah masuk dalam agenda dan kemudian dicari jalan keluarnya dengan membuat alternatif atau pilihan kebijakan. Ketiga, tahap adopsi kebijakan yang di dalamnya terjadi proses pengadopsian satu di antara sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan yang dirasa dapat menyelesaikan masalah publik. Keempat, tahap implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang sudah dipilih, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dan masyarakat. Kelima, tahap evaluasi kebijakan yaitu tahap di mana kebijakan tersebut diukur efektivitasnya dalam memecahkan masalah tertentu.

Nama : Natalia Sutanti
Npm : 2216041052

1. salah satu issue/masalah realitas administrasi publik adalah covid-19 yang mampu mengubah kebiasaan dan struktur sosial masyarakat seperti menghalangi setiap orang yang akan bekerja, sehingga membuat pendapatan menurun. covid-19 mengalami lonjakan angka kenaikan kasus sekitar 1.000 orang positif perhari.

2. dimensi administrasi publik yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut adalah kebijakan publik, karena kebijakan publik mampu mengeluarkan kebijakan yang berisi solusi dari masalah yang ada tersebut. contohnya antara lain, menerapkan work from home (WFH) agar setiap orang tetap dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan meskipun hanya bekerja dari rumah, hal itu juga merupakan salah satu upaya untuk menekan angka lonjakan covid-19.

Nama : Sarah Qurotul Ain
NPM : 2216041091

“DEDI MULYADI INGATKAN HAMBATAN PELAYANAN PUBLIK JIKA HONORER DIHAPUS ”
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti wacana penghapusan tenaga honorer. Menurutnya hal itu perlu dikaji ulang, karena dikhawatirkan dapat menghambat pelayanan publik.
Hal itu diutarakan Dedi saat Rapat Pimpinan Komisi IV, Komisi VII, Komisi IX dan Komisi X di Gedung DPR RI. Dedi menyinggung jika kebijakan pengangkatan didasari oleh masa pengabdian masih berlaku, maka permasalahan seperti saat ini tidak akan terjadi. Namun, kini kebijakan tersebut sudah tidak berlaku lagi.
Dedi mengatakan para pekerja honorer yang sudah lama bekerja pada bidang yang ditekuni akan sulit bersaing dengan pelamar baru. Sebab, mereka relatif tidak lagi berpikir soal akademik, namun mereka fokus pada pekerjaan dan keluarga. Hal lain yang disorot Dedi yakni pengelompokan kepegawaian yang mengakibatkan disparitas penggajian. Sebagai contoh, sektor pertanian masuk kelompok dengan gaji rendah. Berbeda dengan honorer sekretariat daerah yang bertugas melayani pimpinan akan mendapat honor yang jauh lebih besar.

Dilihat dari dimensi administrasi publik, isu tersebut bisa dipecahkan dengan dimensi kebijakan publik, dimana dengan melakukan kajian ulang dengan membuat Pansus yang bertugas mengevaluasi berbagai problem kebijakan birokrasi yang memiliki implikasi pada lemahnya pelayanan dan menurunnya tingkat kinerja.

Nama : Ririn Alfiyani
Npm : 2216041096
Kelas : Reg B

1. Contoh isu realitas administrasi publik yang saya ambil ialah Sekjen partai Nasdem Johnny Plate menyebut bakal cawapres pendamping Anies Baswedan harus seorang tokoh yang juga memiliki elektabilitas tinggi.

2. Dimensi administrasi publik yang di gunakan untuk persoalan tersebut ialah Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas adalah kondisi dimana seseorang yang menggunakan kekuasaan dapat dihambat oleh instrumen eksternal dan norma-norma internal. Dalam penilaian kinerja mempunyai dua paradigma, paradigma manajemen normatif (aliran manajemen klasik, aliran manajemen human relations, aliran manajemen sumberdaya manusia) dan paradigma manajemen publik baru.

Nama : Miftahul Khoiri Abdallah
NPM : 2216041075

1. Isu distribusi kekuasaan dan korupsi

Jika dahulu kekuasaan mutlak berada pada genggaman pemerintah pusat sehingga korupsi hanya beredar di jakarta saja, kini konsekuensinya dari sistem desentralisasi kekuasaan pasca reformasi berdampak pada terjadinya distribusi korupsi di lingkup pemerintah daerah.

2. Menurut saya dimensi etika dan dimensi akuntabilitas kinerja dapat digunakan untuk memecahkan persoalan tersebut.

Dengan dibangunnya etika yang baik di dalam elemen lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, dapat mengurangi potensi distribusi kekuasaan dan korupsi. Sedangkan dimensi akuntabilitas kinerja dapat menghambat seseorang menggunakan kekuasaannya oleh intsrumen eksternal maupun norma-norma internal.

NAMA : UBAIDILLAH AFIF NUGROHO

NPM    :2216041095

1. Masalah peran administrasi publik dalam mengkaji kebijakan publik yaitu penerapan peraturan tentang intruksi Presiden penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional. Seperti yang di ketahui bahwasanya dewasa ini Presiden menetapkan peraturan pada tanggal 13 September 2022 untuk penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi. Masalahnya di sini sebagai kajian ilmu administrasi publik harus menindak lanjuti apakah kebijakan yang di instruksikan ini tepat sasaran sesuai nilai dan fungsi yang berlaku. Ada beberapa stigma negatif yang muncul di ranah publik seperti tidak terima dengan kebijakan ini. Banyak faktor yang membuat muncul stigma tersebut misalnya pemerintah dinilai belum memiliki fasilitas yang dapat menunjang nya seperti pembuatan pengisian baterai mobil listrik yang nantinya kebijakan ini hanya sebagai pemborosan pengunaan APBD saja, Selain itu juga masih banyak sekali kegiatan kegiatan yang dinilai masyarakat masih sangat perlu di cukupi seperti pemberian subsidi pasca covid-19, pemulihan ekonomi dan lain lain. Dari stigma tersebut muncullah masalah yang ada dari ilmu administrasi publik dalam perannya yaitu sebagai alat bantu pengkajian seberapa penting kebijakan ini di terapkan agar nantinya masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang jelas terhadap kebijakan ini, dan tidak membuat kericuhan di ranah publik. Karena ilmu administrasi publik juga di sini berperan penting sebagai pembuat presentase terhadap semua kebijakan.
2. Ada beberapa dimensi administrasi publik yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah ini yaitu demensi kebijakan publik, Manajemen, dan Lingkungan. Dari ketiga demensi tersebut bisa di jadikan sebagai alat tolak ukur yang nantinya dapat memecahkan masalah ini. Misalnya beberapa caranya yaitu kita sebagai seorang administrasi publik melihat sampai di mana si implementasi kebijakan ini apakah akurat atau tidak, dan kita dapat melihat dengan menggunakan demensi itu dengan mengadakan evaluasi kebijakan ini dalam penerapannya sehingga dapat jelas kebijakan ini dinilai sangat penting apa tidak. Selain jika di lihat dari demensi manajemen cara memecahkannya yaitu apabila pemerintah menerapkan kebijakan ini kita dapat menghitung sebagai seorang admintrasi publik apakah nanti dananya hanya sebagai pemborosan APBN saja, apakah ada kebijakan yang lebih penting dari ini agar dana yg tersalurkan efektif, dan apakah kebijakan ini hanya sebagai ajang penaikan aktivitas impor saja dari negara lain sehingga produk dalam negri kalah bersaing itulah hal yang dapat membuat masalah ini terpecahkan dan yang terkahir yaitu demensi lingkungan, yaitu dalam memecahkan ya kita sebagai seorang admintrasi publik dapat melihat apakah sarana prasarana kita dapat menunjang kebijakan ini sehingga dapat berjalan dengan baik, apakah masyarakat kita dapat menerimanya tidak ada cultural shock, apakah semua pegawai instansi dapat memanfaatkan fasilitas ini dan apakah penting bagi lingkungan kita dalam implementasi kebijakan ini.

1) Salah satu contoh issue/masalah dalam realitas administrasi publik adalah pemalsuan Kartu Keluarga bagi anak yang ingin memasuki sekolah negeri favorit melewati jalur Zonasi baik SMPN ataupun SMAN, dengan cara memindahkan keanggotaan anak dari Kartu Keluarganya ke dalam Kartu Keluarga kerabat/orang lain yang berdomisili dekat dengan sekolah yang ingin dimasuki, agar bisa tembus jalur Zonasi di sekolah tersebut. yang malah membuat anak yang di sekitar sekolah tersebut tidak mendapat kuota Zonasi dan menggeser kebijakan zonasi yang ingin meratakan pendidikan di Indonesia.

2) dimensi kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah :
- Dimensi Akuntabilitas : karena dimensi ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus bisa dipertanggungjawabkan segalanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertera.
- Dimensi Keadilan : dimensi ini mengarah kepada kesetaraan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat dan tidak membeda-bedakan status sosial baik itu orang yang memiliki jabatan atau kerabat dekat. agar tidak ada lagi penyelewengan kebijakan di dalam Kartu Keluarga karena hanya ingin bisa masuk ke Sekolah yang terpandang. karena pada dasarnya semua sekolah itu sama saja, tetapi ada pemikiran-pemikiran yang menganggap itu sekolah favorit.

Nama : Muhammad Naufal Zakwan
Npm. : 2216041058

1. Petugas yang Semena Mena

Banyak sekali para petugas front end atau yang berhubungan dengan layanan masyarakat secara langsung itu bersikap tidak ramah dan cenderung untuk semena-mena. Apalagi saat kita mengurus administrasi penduduk yang notabene petugas tersebut berstatus sebagai aparat sipil negara, Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki karakter dan akhlak dari petugas pelayanan publik. Mereka harus tahu bahwa gaji yang didapatkan berasal dari pajak warga negara, sehingga mereka harus memberikan pelayanan maksimal dan ramah

2. menurut pendapat saya dimensi administrasi publik yang bisa digunakan memecahkan permasalahan ini adalah dimensi etika karena isu ini termasuk dalam teori rasional yang mengatakan bahwa baik/buruk tergantung alasannya.

1. Saya akan memberi salah satu contoh masalah realitas Administrasi Publik yaitu, Minimnya akses layanan publik untuk kaum marginal. Mengapa ini disebut isu ? Karena banyak terjadi disekitar kita pelayanan publik yang didahulukan cenderung dari pihak yang berduit / berkuasa, sering sekali untuk kaum kecil dipersulit. Seperti kita ambil contoh ada seorang pejabat yang mengurus surat perizinan, dan seorang warga miskin yang ingin mengurus surat yang sama. Bagi pejabat prosesnya dipermudah, tapi untuk warga miskin sebaliknya. Ada saja hal-hal yang membuat warga miskin ini menunggu, tahapnya yang panjang dan hasilnya pun tidak pasti entah kapan. Hal seperti ini harus dihilangkan, pelayanan publik ini tidak seperti privat (swasta) jadi karakter para pelayan publik harus sama rata dalam melayani masyarakat umum.

2. Dimensi yang dapat digunakan untuk memecah isu diatas salah satunya Dimensi Akuntabilitas Kinerja. Inspeksi mendadak dapat dilakukan apabila pelayanan publik terus berjalan seperti contoh diatas. Seperti namanya akuntabilitas kinerja, dimensi ini berkaitan dengan bagaimana ketercapaian tujuan dalam suatu organisasi. Dengan dimensi ini dapat diterapkan 2 paradigma : a. Paradigma manajemen normatif, b. Paradigma manajemen publik baru. Karena akuntabilitas sendiri merupakan situasi seseorang yang menggunakan kekuasaan lalu terhambat oleh pengaruh eksternal dan norma internal. Dengan diperbaikinya akuntabilitas kinerja pelayanan publik diharapkan sistem administrasi publik berjalan lebih baik dan tidak membedakan perlakuannya.

1. Kasus Covid-19 meningkat lagi di Indonesia. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan ada penambahan 7.644 kasus konfirmasi positif Covid-19 pada Selasa (22/11).
2. Dimensi administrasi publik yang dapat dilakukan untuk menangani isu meningkatnya Covid-19 ini adalah perlunya kebijakan yang menekankan agar warga bersedia untuk vaksin booster. Pemerintah melalui Pakar Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun kebijakan baru pemerintan yaitu lansia diizinkan untuk melakukan vaksin booster dosis keempat. Kebijakan pemerintah yang lainnya yaitu ditetapkannya PPKM dan perpanjangan untuk Jawa-Bali sampai 5 Desember. Seluruh wilayah ditetapkan PPKM Level-1.

Nama : Meidia Afiani
Npm : 2216041093

1. Pelayanan pemerintah yang kurang baik terhadap masyarakat di daerah tertentu tentang bantuan sosial yang diberikan pemerintah yang masih belum di ketahui oleh mereka. Mereka masih belum tercukupi kebutuhan nya karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Dimensi administrasi publik yang digunakan adalah dimensi Kebijakan Publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan Publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring & evaluasi kebijakan.

Nama: Ni Nyoman Marini Anisa
NPM: 2216041080

1. Salah satu masalah realitas dalam administrasi publik yaitu adanya diskriminasi pelayanan publik. Banyak masyarakat telah menjadi korban dari adanya diskriminasi atau berbedaan perlakuan dalam pelayanan publik yang terjadi di lingkungan pemerintahan, bentuk deskriminasi ini salah satunya yaitu dapat menyangkut kepada sesuatu yang berhubungan dengan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis atau status sosial lainnya. Contoh dari deskriminasi ini adalah saat pembuatan SIM, yang dimana jika yang membuat SIM tersebut adalah salah satu dari keluarga yang bekerja diinstansi tersebut maka pelayanan atau proses pembuatannya di permudah dan proses pembuatannya di percepat, berbeda jika orang asing yang akan membuat SIM yang dimana pelayanan atau proses pembuatannya akan dipersulit dan proses pembuatannya pun akan lebih lama.
2. Dari permasalahan diatas dapat dipecahkan menggunakan dimensi kebijakan publik karena pemanfaatan yang stratergis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalh publik atau pemerintah. Jadi, dengan adanya dimensi administrasi publik ini lah dapat memecahkan masalah tersebut.

Nama: Arfia Nurul Arifah
NPM: 2216041051
Tugas diskusi

1. salah satu isu yang saya dapat adalah Bapanas Wajibkan Pemerintah Daerah Memiliki Neraca Pangan pada 2023.

2. Dimensi Administrasi publik yang digunakan dalam mempecahkan permasalahan tersebut adalah dimensi kebijakan.
dengan cara:
Pertama, pemerintah harus bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan dengan memainkan perannya sebagai katalisator. Dengan kata lain pemerintah harus mengurusi kebijakan sedangkan yang melaksanakan tidak harus pemerintah sendiri. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh sektor swasta, LSM, dan masyarakat sendiri.
Kedua, pemerintah dalam menyusun kebijakan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat adalah pelanggannya. Partisipasi masyarakat harus dibangkitkan agar aspirasi mereka dapat terungkap (desentralisasi dan customer-driven).
Ketiga, kebijakan-kebijakan itu harus mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat makin lama semakin berdaya.
Keempat, kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif perlu dilakukan, dan hasil atau kinerja kebijakan harus diutamakan. Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan seringkali tidak diarahkan untuk mencegah masaiah publik dan tidak dikoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga sering berbenturan dalam hal implementasi dan hasil.

Nama: Kamila Nabila Balqis
NPM: 2216041062

1. Masalah administrasi publik pada pelayanan publik atau sosial dimana masih banyaknya pelayanan yang belum memadai atau belum rata di seluruh daerah. Contohnya di Desa Rambatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Warga memiliki keluhan di SBB, kesulitan mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkesan lama, sedangkan transportasi ke Desa Rambatu tidak selalu lancar. Bahkan, biaya transportasi terhitung sangat mahal dengan kisaran Rp75.000 hingga Rp100.000. Lalu akses jalan di daerah pegunungan yang sulit diakses oleh sarana transportasi. Keluhan lainnya mengenai tidak adanya ambulance desa dan tenaga medis yang cukup, menyulitkan beberapa warga yang sedang sakit, sulit mendapat pelayanan medis.

2. Permasalahan seperti ini dapat diselesaikan menggunakan dimensi kebijakan publik, dimana dimensi kebijakan publik mengimplementasi atau menerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan yang terikat pada sistem tertentu. Pada awalnya dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para warga dengan struktur birokrasi atau para pelaksana seperti melakukan sosialisasi, sehingga bisa mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas tujuan dan sasaran kebijakannya. Selain itu harus dapat dibantu oleh ketersediaan sumberdaya (manusia dan materi) tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya, maka pelaksanaaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara kondusif dan efisien.

Timothius Moreno
2216041057
Tugas diskusi PIAP

1. Permasalahan yang saya ambil adalah tentang larangan pemerintah untuk mudik pada tahun 2021 untuk menanggulangi Covid -19. Namun masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan tidak menghiraukan himbauan pemerintah tersebut.
2. Dimensi yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut saya adalah dimensi kebijakan, dan dimensi struktur organisasi. Dimensi kebijakan, pemerintah dapat membuat kebijakan- kebijakan untuk mengatur masyarakatnya agar tidak melakukan perjalanan mudik. Contoh kebijakan yang dapat dilakukan adalah pengurangan hari libur nasional atau melakukan edukasi pada masyarakat akan bahaya Covid-19. Dimensi organisasi, pemerintah dan lembaga- lembaga penegak hukum atau lembaga terkait dapat melakukan kerjasama untuk menyukseskan kebijakan yang dibuat. Contohnya pembentukan tim khusus yang beranggotakan TNI- POLRI untuk melakukan penyekatan di beberapa wilayah agar masyarakat tidak melakukan mudik.

NAMA : PUTRI AJENG
NPM. : 2216041071

1. Contoh isu realitas administrasi publik. : Menteri PANRB dan Mendikbudristek Kolaborasi Bangun Reformasi Birokrasi Tematik di Jalur Pendidikan
Sudah tidak asing bahwa masalah utama dari indonesia adalah minimnya tingkat pendidikan, bahkan kurangnya tenaga pendidikan, karena kurangnya tunjangan kepada Dosen maupun guru
2.Dimensi administrasi yang digunakan untuk pemecahan masalah ini adalah Kebijakan yaitu Reformasi Biokrasi.Reformasi birokrasi (RB) tematik merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi. RB tematik berfokus dalam penyelesaian berbagai permasalahan tata kelola yang terkait dengan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin. Lebih luas lagi, dampaknya bisa memperbaiki tata kelola pendidikan di Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak para aparatur sipil negara (ASN) bergandengan tangan dalam menyukseskan fokus program reformasi birokrasi tematik, yang diharapkan dapat mengubah sbm indonesia.

Nama:Arrizqi Ziyadi
NPM:2216041061

1. Isu/masalah realitas administrasi publik seperti masalah jalan raya antar desa yang berlubang dan tidak kunjung di perbaiki
2. masalah di atas dapat diselesaikan dengan dimensi kebijakan publik

Cara memecahkan masalah yang pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan tersusunya dengan kata lain pemerintah harus mengurusi kebijakan sedangkan yang melaksanakan tidak harus pemerintah sendiri pelaksanaan dapat dilakukan oleh sektor swasta ,LSM,dan masyarakat sendiri dengan cara memeberikan izin dan dana untuk memperbaiki jalan tersebut

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhani
Npm : 2216041067

RESPONSI TERHADAP SOALAN TERSEBUT!
1) Mhn saudara gambarkan contoh 1 isue/masalah realitas administrasi publik;
2). Bagaimana dimensi administrasi publik (bisa gunakan salah satu saja/lebih) digunakan untuk memecahkan persoalan/isu tersebut

JAWAB :
1)Alur Birokrasi yang panjang merupakan issue maslah social yang terjadi dalam administrasi public mengapa demikian karena kerumitan dalam system pelayanan mengakibatkan masyarakat malas untuk melakukan administrasi dan mengakibatkan data yang ter rekap tidak valid.
Dari data yang tidak valid ini dapat menimbulkan masalah social contohnya data masyarakat yang kurang mampu di suatu daerah, karena pendataan yang sangat rumit mengakibatkan masyarakat yang kurang mampu tersebut malas untuk melakukan pendataan, dan Ketika pemerintah akan memberikan bansos di daerah tersebut maka akan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dikarenakan tidak terdata dan ulah dari masyarakat yang malas untuk melakukan pendataan karena system pendataan administrasi yang rumit dan ini dapat mengakibatkan konflik social antara kelompok yang mendapatkan bansos dan yang tidak mendapatkan bansos di sinilah masalah social yang terjadi akibat system birokrasi administrasi yang rumit.

2)Sesuai dengan issue yang di atas maka dimensi yang tepat ialah Dimensi Kebijakan karerna alur birokrasi yang Panjang harus di ubah melalui kebijakan, yang ditekankan di sini adalah masalah kebutuhan dan aspirasi publik yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani. maka dari itu kebijakan public haruslah sesuai dengan apa yang di kehendaki masyarakat agar terciptanya birokrasi yang sempurna dalam artian birokrasi yang sempurna adalah birokrasi dengan pelayanan yang tidak rumit, agar semua masyarakat dapat terdorong untuk melakukan pendataan dan mengurangi ketidak valid data yang ada.

pelayanan publik memang tidak ada yang sempurna dan ideal. Namun sudah menjadi tugas administrator dalam memperbaiki setiap sistem yang masih mengalami kekurangan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang saat ini masih terkendala

1. Pertemuan G20
G20 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 15 november kemarin membahas tentang transformasi informasi digital. Topik tersebut menjadi salah satu dari tiga prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 indonesia. Pembahasan tersebut mengenai strategis,dinamis,dan komprehensif koordinasi antarnegara dalam munculnya digitalisasi. Digitalisasi ini diharapkan dapat menjadi penyambung antarnegara untuk saling mempererat hubungan , bukan menjadi pembatas antarnegara.

2. Dimensi organisasi yang dapat digunakan dalam memecahkan persoalan tersebut adalah dengan merancang organisasi yang baik untuk mencapai efisiensi dengan sistem otoritas dan menekankan spesialisasi , sentralisasi,dan formalitas. Serta, memandang organisasi sebagai sistem yang terdiri dari saling ketergantungan dan keterbukaan dengan lingkungan .

Nama: Sarah Lova
NPM: 2216041082
Reg: B

1. Salah satu isu/masalah realitas administrasi publik adalah buruknya fasilitas pelayanan publik, contohnyaa yaitu fasilitas toilet rumah sakit yang kurang memadai.

2. Dimensi yang cocok yaitu dimensi etika karena saat ini kita pasti setuju bahwa yang namanya fasilitas pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mungkin bisa menemui fasilitas layanan publik yang memadai di kota-kota besar. Selain akses masuk yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang mendukung dan juga tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat menjadikan layanan publik sepertinya tidak berjalan secara baik. Diperlukan kerjasama berbagai pihak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan fasilitas tersebut.

Nama: M Arwin Luhur
NPM: 2216041086

1. Isu maraknya pungli yang ada di indonesia, masih sering terjadi karena minimnya kesadaran para oknum dari berbagai instansi yang tidak bertanggung jawab dan menentang peraturan larangan pungli, adanya pungli terjadi karena para oknum yang tidak puas dengan penghasilan yang mereka dapatkan.


2. Cara yang paling efektif untuk mengurangi hal tersebut adalah, memperkuat sistem agar tidak mudah di retas oleh oknum, adanya penyuluhan tentang bahaya melakukan pungli ataupun pengguna jasa para oknum pungli sehingga para oknum pungli dan pengguna oknum pungli tersebut dapat berkurang.

Nama : Qaisara Najla
NPM : 2216041066

ISU : Isu kebijakan publik dalam mengakomodasi pengetahuan warga dalam kebijakan publik “Lampu Merah di lokasi kecelakaan maut di Cibubur diganti dengan ‘Warning Light’.”

Peristiwa nahas yang sering terjadi di Kota Cibubur cukup menyita ribuan mata publik. Peristiwa nahas ini sering terjadi dan telah menjatuhkan puluhan korban jiwa serta korban luka hingga memberikan perasaan traumatik yang cukup besar. Serangkaian asumsi pun muncul dari banyaknya kejadian ini. Asumsi pertama yang menjadi suatu hal yag tidak dapat di perdebatkan dengan mayoritas kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh tidak berfungsinya komponen dalam kendaraan. Asumsi kedua dari peristiwa nahas di Cibubur mengindikasikan tentang desain tata lalu lintas yang tidak bersahabat dimana, desain jalanan yang berada di lajur turunan dan berujung dengan “Lampu Merah” menyulitkan pengendara untuk mengatur kecepatan sehingga terjadilah peristiwa nahas. Dalam hal ini, publik telah melakukan pendalaman dengan melihat kondisi sekitar wilayah kecelakaan yang ternyata menyimpan kepentingan kelas sosial menengah-atas di dalamnya. Bukti ini menjadi pendukung argumen bahwa terdapat ikatan kepentingan antara pemangku kebijakan dengan penghuni sekitar wilayah kejadian yang berasal dari kelas ekonomi menengah-atas, terkhusus tentang penataan lalu lintas.

Dengan adanya peristiwa nahas di Cibubur dapat di katakan sebagai kegagalan para pejabat publik dalam melahirkan desain tata lalu lintas yang bersahabat dan merangkul seluruh kelas ataupun pengetahuan. Dapat diakui bahwa peningkatan kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan saintifik terhadap tata lalu lintas. Sebab selanjutnya yaitu akibat tidak terakomodasinya pengetahuan warga dalam perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan ini adalah pemerintah dapat mengakomodasikan pengetahuan warga dalam merumuskan kebijakan publik menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan.

Dimensi Administrasi Publik sebagai pemecah atau solusi dari permasalahan ini adalah Dimensi kebijakan publik.

Selama siang, saya 

Nama:Meitha Agnes

1. Penggambaran isu atau masalah realitas administrasi publik yang dapat saya berikan sesuai dengan apa yang saya lihat dan rasakan adalah " Isu Etika Kebijakan". Mengapa demikian? Sebab isu ini sering dipersoalkan dan berkenaan dengan etika dalam kebijakan politik. Semua proses pembuatan ataupun pembentukan keputusan cenderung berhubungan dengan masalah etika. Mulai dari tahap penyusunan agenda, analisis masalah, identifikasi kriteria, implementasi, manajemen, analisis kebijakan dan masih banyak lagi. Hal ini seringkali menimbulkan konflik antar kriteria satu dengan yang lain. Kriteria tersebut berkonflik dengan kriteria yang digunakan sehingga memberikan peluang untuk melakukan manipulasi.

Saya akan memberikan gambaran yang lebih spesifik lagi dan dapat kita saksikan langsung, yaitu etika kebijakan publik dalam bantuan sosial Covid-19 . Penyaluran bansos oleh pusat tentu tidak tanpa permasalahan. Penelitian ini akan membahas sebuah permasalahan utama dalam bentuk penyaluran bansos itu sendiri. Per tanggal 3 Juni 2020, dalam siaran pers, Ketua Ombudsman RI menyampaikan bahwa laporan mereka telah menerima sebanyak 1004 laporan terkait dengan pelayanan publik dampak dari pandemi Covid-19, dan sekitar 817 dari jumlah laporan tersebut berkaitan dengan permasalahan penyaluran bansos.

Jika disangkut-pautkan ke dalam " Isu Etika Kebijakan" dapat dilihat dari segi etika deontologi, bahwa penyaluran bansos pusat sudah mengikuti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat hambatan dari struktur internal pemerintah berupa pola pikir dari pemerintah selaku penyelenggara kebijakan yang belum memprioritaskan masyarakat, tetapi lebih mementingkan ego.

2. Di dalam memecahkan persoalan ataupun isu dari gambaran yang telah saya angkat, saya mendaptkan kesimpulan bahwa dimensi kebijakan publik, manajemen, dan etika. Pada dasarnya semua elemen dimensi administrasi publik dapat menyelesaikan isu di atas, tetapi ketiga dimensi tersebutlah yang menurut saya cukup tepat dalam memecahkan masalah.
a. Kebijakan Publik
Dalam hal ini saya memilih dimensi kebijakan publik sebab pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan berbagai masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan publik memiliki prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis, implementasi, dan monitoring. Dengan begitu masalah mengenai bansos pandemi covid-19 dapat diawasi dengan baik dan berjalan dengan efisien.

b. Manajemen
Dimensi manajemen ini berkaitan dengan bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan. Harapan dalam dimensi ini agar setiap unsur yang telah diberikan tugasnya dapat sesuai dengan arahan dan dapat diatur dengan baik. Sebab, suatu proses pencapaian berhasil melalui orang lain. Diharapkan juga instansi pemerintah berhasil dalam mengatur sumber daya , baik manusia maupun alam dalam mengatasi pandemi covid-19

c. Etika
Beradasarkan isu di atas dapat kita ketahui bahwa etika dalam menjalankan tugas dan memberikan kebijakan merupakan hal yang penting. Dalam dimensi Etika ini memiliki peranan sebagai kebiasaan, adata, akhlak, ataupun watak. Selain itu, di dalam dimensi ini memiliki 4 aliran utama etika, yaitu teori empiris, teori rasional, teri intuisi, dan teori relevansi. Jika disimpulakn dalam keempat teori tersebut menyebutkan bahwa manusia beranggapan bahwa etika berasal dari pengalam, manusia dapat mengatakan baik dan buruk, manusia beranggapan bahwa adanya benar ataupun salah. Dengan begitu, dimensi ini akan menyadarkan para oknum untuk tidak mengambil hak orang lain dan juga memanfaatkan kadaan.

Dari ketiga dimensi tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwa, dimensi kebijakan pubik dengan dibantunya manajemen dan disertai etika dapat membentuk unsur yang tepat dalam memecahkan isu di atas. Tidak hanya mengatur bagaimana memutuskan kebijakan, tetapi manusianyapun perlu diatur. Maka semuanya akan menciptakan keserasian dan semua permasalahan yang selama ini dikhawatirkan dapat terselesaikan dengan baik karena adanya kerjasama yang sehat.

1. Contoh Isu Administrasi Publik adalah: Saat pembuatan KTP karena akan memindahkan domisili misal dari Banten ke Lampung dan diperintah kan oleh pihak dukcapil untuk mendaftarkan akun secara online melalui website yang disiapkan oleh pemerintah, saat sudah selesai mengisi data dan mengklik setuju, website yang digunakan malah yg muncul dilayar selalu pemberitahuan loading. Kemudian mengadu langsung ke pihak dukcapil dan phak dukcapil memerintahkan mengurus suratnya harus langsung dari kelurahan,kecamatan sampailah ke dukcapil. Setelah sampai ke dukcapil, ternyata ada keselahan di kecamatan, setelah mengurus ke ke kecamatan, ternyata ada kesalahan di kelurahan. Jadi bisa dibilang dengan adanya website juga sama saja tidak membantu atau penggunaan para pendaftar karena kualitias website tidak sesuai dengan harapan publik karena, terdapat banyak kesalahan yang terjadi di website tersebut. Jadi masalah tersebut bisa disebut Isu dalam layanan pemerintahan.

2. yaitu dengan dimensi manajemen, karena harus lebih menekankan kembali penerapan model website tersebut dengan benar, dengan teori, metode serta teknik yang benar agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan agar efektif dan efisien, yaitu, sesuai dengan harapan para publik. Dengan cara meningkatkat kualitas website.
kemudian bisa menggunakan Dimensi Efektitas dengan dengan mengkontrol keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan oleh pemerintah tersebut.
kemudian bisa juga diselesaikan dengan Dimensi Kebijakan yaitu dengan melakukan Analisis kebijakan tersebut.

Nama: Reza Tio Saputra
Npm: 2216041069
Kelas: Reguler B

Contoh isu : Larangan Mudik Di Situasi Covid-19

Apabila kita berbicara mengenai isu atau fenomena realitas administrasi publik, maka masalah tersebut berkaitan dengan kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (1978)
Kebijakan publik diartikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan mempunyai dampak atau konsekuensi yang sama.

Ketika pemerintah RI belum membuat larangan mudik di situasi Covid-19, mempunyai dampak yang sama besarnya kepada masyarakat ketika pemerintah RI telah membuat kebijakan yang melarang masyarakat untuk mudik. Maknanya, sebelum pemerintah membatasi masyarakat untuk mudik di situasi Covid-19, pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu akan berdampak negatif pada banyaknya masyarakat yang akan terkena virus Covid-19. Kemudian setelah pemerintah membatasi adanya larangan mudik, pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu dan diharapkan berdampak positif, yaitu semakin kecil tingkat masyarakat yang terkena virus Covid-19. Jadi, baik memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu, keduanya mempunyai konsekuensi yang sama.

Dalam hal inilah dimensi administrasi publik berperan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang akan dijalankan. Dimensi administrasi publik di jalankan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Dalam isu ini, (larangan mudik di situasi Covid-19) dimensi administrasi publik yang dapat dijalankan diantaranya dengan menggunakan dimensi kebijakan serta dimensi lingkungan. Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya penerapan larangan mudik di situasi Covid-19, harapan nya adalah menimbulkan dampak positif bagi masyarakat agar terhindar dari terkenanya virus Covid-19. Kemudian dimensi lingkungan sangat diperlukan dalam menangani sebuah permasalahan. Kemampuan mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan menjadi sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan untuk menyelesaikan sebuah isu atau fenomena administrasi publik.

Nama : Muhammad Adib Miftah Komar
NPM : 2216041100

1. Politisasi Administrator Daerah
Tuntutan swatantra wilayah dalam ketika reformasi tahun 1998, adalah bentuk menurut ketidakpuasan wilayah pada rangka pembagian kekayaan wilayah menggunakan pusat, walaupun hanya wilayah-wilayah tertentu (wilayah yg kaya, misalnya Riau, Aceh, Kaltim, dsb) yg menuntut ruang yg lebih akbar pada pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri menurut NKRI. Dalam perkembangannya swatantra wilayah menggunakan sistem pemilihan ketua wilayah (Pilkada) secara langsung, dimana ketua wilayah adalah jabatan politis yg dicalonkan sang partai, sebagai akibatnya unsur politis nir akan pernah tanggal menurut corak & gaya kepemimpinannya. Administrator wilayah pada hal ini ketua wilayah menjadi jabatan politis maka akan poly kepentingan politis yg lebih menghipnotis pada aplikasi administrasi pemerintahan. Ini mampu terlihat setiap terdapat pergantian ketua wilayah, maka niscaya akan diikuti sang pergantian pejabat eselon yg terdapat, tanpa alasan yg kentara hampir seluruh pejabat diganti, menggunakan alasan menempatkan orang yg loyal, & ini mengakibatkan pejabat eselon pula sebagai mandul, nir kritis terhadap kebijakan yg nir berpihak dalam rakyat, lantaran takut jabatannya pada copot. Kemudian mampu pada pastikan terdapat konvensi -konvensi politik antara ketua wilayah terpilih menggunakan partai yg mencalonkannya, minimal dalam pembagian proyek-proyek wilayah.

2. sebaiknya, kita sebagai masyarakat yang akan memilih para pemimpin, harus memiliki sikap yang tidak mudah terprovokasi, dan tidak tertarik hanya karena diberikan sogokan berupa uang ataupun bantuan, karena hal tersebut hanya dapat dinikmati dalam waktu yang sebentar, tetapi ketika memilih pemimpin yang salah, akan timbul lebih banyak permasalahan yang berujung penyesalan.

Nama : Joy Nathanael Sihombing
NPM : 2216041097

1) Salah satu isu/masalah realitas administrasi publik yang masih banyak di Indonesia adalah masih banyaknya jalan yang rusak. Di Indonesia sendiri jalan rusak bisa ditemukan di jalan desa, jalan provinsi, sampai ke jalan nasional sekali pun. Kerusakan yang terjadi memiliki beberapa tingkatan mulai dari kerusakan kecil, sedang, dan parah. Dan anehnya, jika jalan ini ditambal, terkadang malah membuat tonjolan yang cukup berbahaya juga bagi pengendara. Jalan rusak ini merupakan masalah yang berhubungan dengan pelayanan publik.

2) Untuk mengatasi permasalahan ini, dimensi yang dapat diterapkan adalah dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan merupakan otak dari keputusan apa yang akan diambil. Dari permalasahan jalan rusak ini, dimensi kebijakan dapat melihat pekerjaan yang harus dilakukan sesuai masalah atau kebutuhan pelayanan publik. Pekerjaan yang harus dilakukan tentunya melakukan pelayanan publik seperti perbaikan jalan. Dalam mengambil kebijakan juga harus sesuai dengan kebutuhannya agar tidak terjadi inefisiensi sumberdaya. Misalnya jalan nasional merupakan jalan yang harus diutamakan perbaikannya karena memiliki kebutuhan yang lebih penting dalam bermobilitas dibanding jalan desa. Dimensi kebijakan juga dapat berperan dalam mengurangi bentuk-bentuk kesalahan atau error. Contoh kesalahan yang terjadi pada jalan yang rusak ini yaitu penambalan jalan yang malah membuat jalan tersebut tidak rata. Tentunya hal ini dapat menekan kesalahan atau error dalam melakukan pekerjaan.

1. Contoh isu/Masalah realitas administrasi publik salah satunya iala isu tentang Kepalsuan Kebijakan yang menghitung kerugian atau ketidak bergunaan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Motif khusus dari perumusan kebijakan adalah menggantikan kepentingan publik ke dalam kepentingan pribadi, kelompok, atau jabatan. Tanpa adanya perbaikan, publik akan terus menderita kerugian dikarnakan praktek dilakukan oleh seluruh kabupaten, kita, provinsi bahkan kementrian dan lembaga lembaga pusat selama sekian dasawarsa. Bayangkan berapa besar pemborosan yang telah dilakukan dinegara ini.
2. Dimensi yang digunakan dalam hal ini salah satunya adalah dimensi kebijakan publik, karna dimensi ini merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Dan dimensi ini juga memiliki prinsip tahap" kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Sehingga harapannya di evaluasi kebijakan dapat membahas tentang isu Kepalsuan kebijakan pula.

1. salah satu isu yang sering di dengarkan ialah pengaruh budaya lama (budaya feodal)
Ketika sistem administrasi diperkenalkan, tidak dapat sepenuhnya diterapkan langsung di negara atau daerah, karena tentu saja budaya lokal memiliki pengaruh yang kuat dalam praktiknya. Sulit untuk menerapkan pelayanan sipil baru atau administrasi yang baik di Indonesia karena budaya masyarakat Indonesia digunakan untuk melayani kepentingan penguasa, mesin yang melayani warga negara malah menuntut layanan dan orang-orang dengan rela melayani kepentingan atau keinginannya.
2. Dimensi lingkungan dapat di gunakan dalam isu tersebut disebab di mensi lingkungan menyangkut pada pandangan bahwa interaksi yang terbatas dari suatu organisasi terhadap lingkungannya, dan sistem ini melihat pada eksistensi perkembangan sistem lingkungannya.

Nama : Aneke Kervina
NPM : 2216041085

1. Contoh issue atau masalah realitas dalam administrasi publik adalah
Pengaruh budaya lama masalah Budaya asal bapak senang, budaya kroonisme/nepotisme, tidak bisa di pisahkan dalam pelaksanaan administrasi, Rasa kekeluargaan di Indonesia sangat kuat, apabila ada saudara, famili, atau tetangga yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pengurusan administrasi pemerintahan, pastilah kita minta bantuannya dan otomatis famili atau keluarga tersebut akan mendahulukan kita tanpa proses antri, dan masih banyak contoh yang lainnya.

2. Menggunakan dimensi kebijakan dan dimensi moral dan etika dengan caranya Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan.
Untuk memproses sebuah keputusan yang efektif, dibutuhkan serangkaian prinsip-prinsip seperti rasionalitas dan politis. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan. Kemampuan untuk identifikasi masalah, kebutuhan dan aspirasi publik yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani. Sedangkan penggunaan dimensi moral dan etika adalah Memberikan tuntunan moral terhadap administrasi tentang apa yang salah dan apa yang benar atau apa yang baik dan apa yang buruk. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain, dan sangat mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya, dan tujuan organisasi publik pada khususnya.

Nama : Ikhwana Marcel
Npm : 2216041065
1.Buruknya Pengadaan Pelayanan Publik

Hasil suatu penelitian mengenai kinerja transportasi umum di Indonesia tahun ini menunjukkan salah satunya di Kota Jakarta dan kota Surabaya telah diteliti sebagai tempat yang punya layanan angkutan umum terburuk, dimana pelayanan publik ini menjadikan hal yang krusial.Di Jakarta dan kota kota besar lainnya di Indonesia, terhitung kecelakaan yang terjadi akibat perilaku supir angkutan umum yang ugal-ugalan dan menyebabkan penumpang kehilangan nyawanya secara tragis

2.Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu organisasi. Hal tersebut dapat menjadi solusi untuk dapat terjalinnya hubungan yang baik antar anggota organisasi itu sendiri, komunikasi yang baik juga dapat menyelesaikan masalah" dalam hubungan masyarakat bahkan antar organisasi atau pun kelembagaan, komunikasi juga menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan suatu konflik.

isu etika kebijakan
isu generik yang sering di persoalkan berkenaan dengan etika dalam kebijakan publik.
tahapan pembuatan keputusan dimulai dari :
1) tahap agenda setting,analisis masalah,identifikasi kriteria
2) tahap analisis kebijakan,formulasi dan legistimasi,adopsi
3) tahap alokasi sumberdaya,implementasi dan manajemen
(Donahue,2003)
salah satu yang populer adalah menyangkut tahap seleksi alternatif kebijakan,sering timbul konflik antar kriteria-kriteria yang digunakan sehingga meembuka peluang untuk melakukan manipulasi,kriteria efisiensi misalnya,seringkali tidak sejalan dengan kriteria politik atau demokrasi. sering terjadi kesulitan teknis dalam menghimpun data atau informasi tentang masing-masing kriteria karena keterbatasan dalam kemampuan analisis dan kompleksitasnya data atau bahkan kekurangan data yang sah dan terpercaya untuk menunjang penilaian alternatif yang ada.

sering kali kebijakan itu belum dilakukan dengan baik,misal dalam pemberian bantuan sosial terkadang belum merata atau bahkan ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapatkan hal itu karena pendataanya yang belum baik. 

Disini kita dapat menggunakan Dimensi Kebijakan untuk memutuskan apa yang hendak dilakukan agar jantung dan urat nadi (dimensi management) dan organ tubuh (dimensi organisasi) siap bergerak dan melaksanakan apa yang telah diputuskan.

Permasalahan pelayanan publik di Indonesia sendiri terletak pada penyelenggaraan pelayanan. Permasalahan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek2 seperti bagaimana pola penyelenggaraan nya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yg mengelola.
Perspektif administrasi publik yg relevan dengan masalah pelayanan publik di Indonesia adalah New public service. NPS sebagai administrator meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama administrator publik. Penggunaan NPS dalam mengatasi masalah pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan dasar negara Pancasila, khususnya pada sila keempat dan kelima, yang menekankan pada masyarakat mufakat dan berkeadilan. Musyawarah mufakat dalam hal ini adanya kesepakatan antara pemerintah selaku pemberi layanan dan masyarakatnya sebagai penerima layanan. Sedangkan dalam aspek keadilan sosial menunjukkan bahwa pemberian layanan kepada masyarakat harus dilandaskan pada aspek keadilan tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan yang didasari pada alasan apapun.

Nama : Daffaa Muaafii Maulana
NPM : 2216041056

1. Salah satu isu administrasi publik yang sering diperbincangkan adalah terkait dengan maraknya terjadi praktik KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme) di lembaga-lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

2. Dimensi administrasi publik yang tepat untuk digunakan pada isu tersebut adalah dimensi moral dan etika. Etika merupakan kebiasaan, adat, akhlak, dan watak. Ada empat aliran utama dari etika, yaitu Teori Empiris yang menganggap etika berasal dari pengalaman manusia, Teori Rasional yang mengatakan bahwa baik ataupun buruk berdasarkan alasannya, Teori Intuisi yang berpendapat bahwa manusia secara alami mempunyai pemahaman mengenai baik atau buruk, dan Teori Relevansi dimana anggapan bahwa benar atau salah berdasarkan Tuhan.

Nama : Salman Mumtaz
NPM : 2216041092

1. Isu yang saya akan angkat kali ini adalah mengenai kejadian yang belum lama terjadi, dan sempat menjadi trending topik di media sosial twitter, kejadian ini terjadi di kota Bogor, Jawa barat. Bulan Oktober lalu, Kota Bogor diguyur hujan lebat yang mengakibatkan banjir dimana-mana. Seorang pemotor yang melintasi jalan sekitar Kebun Raya Jl. Dadali), yang pada saat itu kebetulan banjir dan dibarengi oleh hujan deras mencoba menerobos banjir yang tidak begitu tinggi, akan tetapi saat ia melintasi jalan tersebut ia belum terlalu menyadari bahwa arus disekitar jalan itu sangat kuat, dan ternyata usut punya usut itu disebabkan oleh gorong-gorong yang ada disana tepat di sebelah motornya tersebut. Naas, pada akhirnya pemotor tersebut terjatuh dan terbawa arus beserta motornya ke dalam gorong-gorong tersebut. Diketahui pemotor tersebut adalah bernama Adzra Nabila, seorang mahasiswi Institut Pertanian Bogor. Alm. Adzra ditemukan di daerah sekitar Jakarta Barat, yang mana tempat ditemukannya jasad almarhum sangat jauh dari tempat kejadian ia terperosok jatuh ke dalam gorong-gorong yang ada di Bogor. Semoga Almarhumah diterima di sisi terbaik-Nya Amin. Yang menarik disini adalah mengenai gorong-gorong yang dibangun disekitar Jl. Dadali, gorong-gorong tersebut memiliki pembatas yang “kurang” mengingat tempat tersebut memiliki kontur yang curam, dan ini dapat membahayakan. Maka dari itu perlu ada evaluasi lebih lanjut dari Pemkot Kota Bogor dalam menanggunangi akses drainase di Kota Bogor dan berharap agar tidak terjadi korban lainnya. Menurut saya ini bisa dijadikan isu dalam konteks realitas administrasi publik.

2. Menurut saya dimensi yang dapat digunakan untuk permasalahan ini adalah menggunakan dimensi lingkungan dan kebijakan publik. Kedua dimensi ini akan berkaitan satu sama lain dalam penyelesaian permasalahan sosial. Ketika analasis kasus melalui dimensi lingkungan yang mencakup lingkungan fisik dan non fisik telah dilakukan, maka selanjutnya pemerintah perlu mengambil keputusan yang nantinya akan dijadikan kebijakan untuk semua golongan masyarakat melalui dimensi kebijakan publik. Akan lebih baik jika penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat melihat langsung kinerja yang ada. (mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang tidak berkaitan/relevan dengan pertanyaan)

Nama: Angelyca Caroline Gultom
NPM: 2216041094

1. Salah satu masalah dalam administrasi public adalah dalam kualitas pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan public yang ada di Indonesia merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada pemerintah. Menelusuri permasalahan dalam pelayanan public di Indonesia sebenarnya dapat dilihat pada beberapa periode dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya dimulai pada masa orde baru dan terakhir periode refomasi. Pergeseran paradigma dalam pelayanan public tidak dilepaskan dai perubahan iklim politik yang berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia pada masa orde baru misalnya pelayanan public ditandai oleh dominasi negara pada berbagai elemen-elemen kehidupan bangsa. Sehingga pada masa ini dikenal dengan paradigma negara kuat atau negara otonom dimana kekuatan social politik termasuk kekuatan pasar kecil pengaruhnya dalam kebijakan public, bahkan dalam pelaksanaannya. Dalam era reformasi ditandai pada paradigma deregulasi setengah hati, dimana pemerintah memilih sector tertentu untuk dideregulasi yang pertimbangan utamanya bukan pencapaian efisiensi pelayanan public, tetapi keamanan bisnis antara pejabat negara dan pengusaha besar. Kemuudian paradigm aini mengkaji ulang pern pemerintah dan mendefinisikan Kembali sesuai dengan konteksnya, yaitu perubahan ekonomi dan politik global, penguatan civil society, good governance, peranan pasar dan masyarakat yang semakin besar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan public. Dilihat dari sisi pelayanan public di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan antara lain: kurangnya responsive, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan atau saran masyarakat, dan inefisiensi.
2. Mencermati dalam beberpa perspektif yang dikemukakan oleh berbagai ahli, dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan public di Indonesia sesuai dengan perkembangan IPTEK, kemjuan pengetahuan masyarakat serta perubahan iklim politik yang lebih demokratis, maka perspektif administrasi public yang paling relevan dapat diterapkan adalah perspektif NPS dan governance. NPS sebagai paradigma terbaru dari administrasi public meletakkan pelayanan public sebagai kegiatan utama pada administrur public. Pelayanan dalam konteks ini berbeda dengan pelayanan berbasis pelanggan sebagaimana dalam paradigma New Public Management. Penggunaan perspektif New Public Service dalam mengatasi masalah pelayanan public di Indonesia sesuai dengan dasar negara Pancasila khususnya pada sila keempat dan kelima, yang menekankan pada musyawarah mufakat dalam hal ini adanya kesepakatan antara pemerintah selaku pemberi layanan dengan warga sebagai penerima layanan. Dan sekalipun demikian, semuanya kembbali pada person atau pelaksana pelayanan tersebut yakni apparat pemerintah dan juga partisipasi masyarakat.

1. Isu politisisasi SARA selalu menjadi topik hangat menjelang gelaran pemilu, menebar ujaran kebencian, hoaks dan saling menjelekkan antar kubu akan membuat perpecahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat terpecah menjadi dua kubu hal-hal demikian bisa menimbulian kegaduhan ditengah masyarakat.

2. Menurut pendapat saya dimensi etika berperan penting dalam mengatasi persoalan tersebut karena etika lebih menggambarkan tentang perbuatan itu sendiri, yaitu apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, Teori Empiris yang menganggap etika berasal dari pengalaman, melihat kembali pada tahun 2019 pemilu saat itu membuat masyarakat terbelah menjadi 2 kubu, dari pengalaman itu kita harus belajar agar tidak melakukan kesalahan yang sama, karena pemilu sejatinya untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan negara bukan menjadi penyebab perpecahan di masyarakat.

Nama: Indira Grania Agustin Ramadhani
NPM: 2216041068

1. isu yang saat ini masih sering terjadi adalah minimnya transparansi hingga terjadinya korupsi. Sudah banyak sekali oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Korupsi merupakan masalah yang sangat merugikan negara maupun rakyatnya. Maka dari itu, korupsi harus segera ditindas.

2. Dimensi etika dan moral administrasi publik. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Maka dari itu, dimensi ini cocok untuk menyelesaikan isu di atas.

NAMA : ALYA ADILA
NPM : 2216041054

Diskusi isu administrasi publik

1. Salah satu isu/masalah kebijakan dalam dunia administrasi publik adalah isu kualitas, efektivitas, dan kapasitas kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Contohnya dalam pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu Suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas dari segi proses jika kebijakan tersebut dikelola dengan data dan informasi yang valid, menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahap-tahap yang rasional dan melibatkan para ahli atau para stakeholders. Dan jika dilihat dari segi konteks, suatu kebijakan dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam ruang lingkup yang bebas dari rekayasa dan bebas dari pengaruh tekanan atau paksaan golongan tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Indonesia, proses pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil penduduk baik dalam segi kualitas, efektivitas, maupun kapasitas. Di lain pihak, stakeholder sebagai sarana pemberian pelayanan kepada masyarakat justru malah berusaha menggoda integritas aparatur pemerintah dan mengambil jalan pintas atas prosedur standar yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu sendiri tidak mencapai target yang diinginkan serta tidak dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya .

2. Salah satu dimensi administrasi yang dapat digunakan dalam persoalan dari isu tersebut adalah dimensi manajemen publik, dimensi etika dan tanggung jawab sosial publik, serta dimensi kinerja publik. Dalam pendekatannya dimensi manajemen publik menyangkut proses bagaimana kegiatan yang dirancang dapat digerakkan, dan diminimalisir risikonya. Selanjutnya dalam pendekatan dimensi etika dan tanggung jawab publik para aparatur di tuntut memberikan pelayanan yang baik tentang apa yang salah dan apa yang benar. Selanjutnya dalam pendekatan dimensi kinerja publik memberikan sebuah fungsi nyata secara profesional dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan dalam pelayanan tersebut baik dari segi efektivitas maupun kapasitasnya

Doni Eka Saputra
2216041059
1. Isu yang marak beredar dan seringkali kerap menjadi budaya dalam administrasi publik di Indonesia adalah banyaknya pungli (pungutan liar) dalam proses administrasi pembuatan surat menyurat seperti pembuatan KTP, SIM, KK, Akta Kelahiran, dsb. Para oknum meminta biaya tambahan kepada korban dengan dijanjikan kemudahan dan kecepatan yang lebih daripada yang tidak memberi biaya tambahan.

2. Penyelesaian masalah yang paling dasar adalah dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu pungli, manakah yang termasuk pungli atau bukan (karena pungli kerap sudah menjadi budaya menyebabkan beberapa masyarakat tidak tahu mana yang pungli ataupun bukan). Selain itu mempertegas hukuman bagi para oknum pungli dan membuat sistem pengawasan terhadap kegiatan administrasi juga diperlukan untuk meminimalisir bahkan memusnahkan pungli. Terakhir yang paling penting adalah bagaimana ketika suatu aturan dan pengawasan tersebut sudah terencana dapat terealisasi dengan sempurna dengan jujur, tanpa adanya penyimpangan.

1. Pungutan liar dalam pembuatan surat menyurat atau dokumen seperti SIM, KK, KTP, dll. Para oknum tersebut meminta pungli karena agar mempercepat proses pembuatan surat surat tsb
2.Dimensi administrasi publik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pemerasan atau pungli, membentuk kebijakan menghukum pelaku pemerasan, menambah jumlah sumber daya manusia yang lebih kompeten di bidang ini dan mengaktifkan pasukan pemerasan. lebih efektif dalam memerangi pemerasan dan banyak lainnya.