Hukum Pemerintahan Daerah

Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester keempat dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif teori, konsep, dan praktik tentang hukum pemerintahan daerah. Secara menyeluruh materi perkuliahan meliputi: Negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi; otonomi daerah dan desentralisasi; dinamika pengaturan pemerintahan daerah; pembentukan daerah; urusan pemerintahan; organisasi pemerintahan daerah; dewan perwakilan rakyat daerah; kelembagaan daerah; pemerintahan desa; dan peraturan daerah.