Ringkasan topik
SELAMAT DATANG DI KELAS SEJARAH INDONESIA MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Tabik Pun.... Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun berada..., semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam Lindungan Allah SWT. Selamat datang di Mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi Daring Virtual Class pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung.
Selamat datang di kelas ini! Saya senang sekali bisa menjadi pengajar kalian dan berbagi pengetahuan yang saya miliki. Di kelas ini, kita akan belajar tentang berbagai topik menarik dan bermanfaat yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kalian. Saya berharap kalian akan mendapatkan manfaat yang besar dari kelas ini dan semakin termotivasi untuk terus belajar. Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi dengan saya dan teman-teman sekelas, karena kelas ini adalah tempat yang aman dan ramah untuk saling belajar dan berbagi. Mari kita mulai kelas ini dengan semangat dan antusiasme!
Mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi ini memiliki beban SKS sebesar 3 SKS, dengan kode Matakuliah : KSEJ620401 Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik, Salam hangat dan tetap semangat !! Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Mata kuliah SEJARAH INDONESIA MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI diampu oleh dua orang team teaching yakni:
Yusuf Perdana S.Pd., M.Pd. Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199310262019031009 NIP. 199301292019031010
1. Kontrak Perkuliahan
Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia Masa Orde Baru hingga Reformasi! Kelas ini akan membahas secara komprehensif tentang era pemerintahan Orde Baru dan peristiwa penting yang terjadi selama masa reformasi di Indonesia. Kita akan membahas berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Dalam kelas ini, Anda akan belajar tentang bagaimana Orde Baru muncul dan berkembang, termasuk stabilitas politik dan ekonomi awal, program pembangunan, pemilu, serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Selain itu, kita juga akan membahas perkembangan politik dan sosial di masa reformasi, termasuk keruntuhan Orde Baru, pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Mari kita belajar bersama dan mengeksplorasi sejarah Indonesia!
Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa semuanya.
Tabik Pun....
Hari ini merupakan perkuliahan perdana bagi kalian dalam mengikuti perkuliahan Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi, pada perkualiahan pertama ini silakan kalian dapat mengunduh RPS kita agar dapat memahami mengenai deskripsi dan tujuan dari mata kuliah kita. selain itu, tersedia juga beberapa buku referensi yang dapat kalian unduh untuk digunakan dalam perkuliahan ini.
selamat belajar...
Orde Baru dan Reformasi adalah dua periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Berikut ini selayang pandang mengenai kuliah Orde Baru dan Reformasi:
Orde Baru adalah periode pemerintahan yang dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dan ditandai dengan kebijakan-kebijakan politik otoriter, seperti penindasan terhadap oposisi politik, pemberantasan gerakan kiri, dan korupsi yang merajalela. Meskipun pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, namun banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa hak-hak sipil mereka terabaikan dan ketimpangan sosial semakin memburuk.
Pada akhir 1990-an, gerakan reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat mulai muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Gerakan reformasi ini memperjuangkan reformasi politik dan ekonomi, peningkatan hak asasi manusia, dan penghapusan korupsi. Puncak gerakan reformasi terjadi pada 1998, ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden setelah tekanan dari masyarakat yang semakin meningkat.
Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami periode transisi menuju demokrasi yang relatif stabil. Reformasi politik menghasilkan pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan pers dan hak asasi manusia yang lebih baik, serta kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan yang serius, seperti krisis ekonomi pada akhir 1990-an dan kekerasan antar-etnis dan agama di beberapa daerah.
Kuliah Orde Baru dan Reformasi dapat membantu kita memahami sejarah dan perkembangan politik Indonesia, serta memperkaya pengetahuan kita mengenai konsep-konsep seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kepemimpinan politik.
- RPS SEJARAH INDONESIA MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI Berkas 255.4KB PDF document
Berikut ini tersedia e-book yang berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru hingga Reformasi yang dapat kalian unduh dan baca untuk menunjang perkuliahan kita, akan lebih bagus jika kalian memiliki sumber referensi bacaan lain.
- Colin Brown - A Short History of Indonesia Berkas 4.7MB PDF document
- Hannigan Tim - A brief history of Indonesia Berkas 6.2MB PDF document
- Basuki Agus Suparno - Reformasi dan Jatuhnya Soeharto Berkas 2.9MB PDF document
- Deddy Armand - Sejarah Orde Baru Berkas 5.2MB PDF document
- Endang Retnowati - Tatanan Orde Baru Distorsi Ideologi Pancasila Berkas 3.9MB PDF document
Setelah anda melihat video di atas, silakan diskusikan antar mahasiswa apa yang menjadikan orde baru muncul menggantikan orde lama?
2. Peralihan Kekuasaan Orde Lama Menuju Orde Baru
Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi peralihan kekuasaan tersebut:
Pergolakan politik dan ekonomi: Di awal 1960-an, Indonesia mengalami pergolakan politik dan ekonomi yang cukup serius. Terdapat konflik politik antara partai politik dan gerakan separatis di beberapa wilayah. Perekonomian Indonesia juga mengalami tekanan dari penurunan harga komoditas ekspor.
Penurunan dukungan terhadap Presiden Soekarno: Pada periode ini, banyak pihak yang merasa kecewa terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Banyak kebijakan yang diterapkan Soekarno dinilai tidak efektif dan bahkan merugikan negara. Penolakan terhadap kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia, nasionalisasi perusahaan asing, dan devaluasi mata uang menjadi beberapa penyebab yang memperburuk keadaan.
Munculnya Gerakan 30 September (G30S): Pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa kudeta militer yang memicu kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. G30S dianggap sebagai pemicu terjadinya kekacauan politik yang mengancam stabilitas negara.
Tindakan tegas pemerintah terhadap oposisi politik: Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menekan keras oposisi politik dan gerakan-gerakan yang dianggap mengancam stabilitas keamanan dan politik. Terdapat kebijakan penangkapan, penahanan, bahkan eksekusi terhadap anggota oposisi politik, aktivis sosial, dan lainnya.
Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi pada saat Indonesia sedang mengalami kondisi politik dan ekonomi yang kurang stabil. Pemerintahan Orde Baru berusaha untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga diwarnai dengan kebijakan-kebijakan politik otoriter yang menekan hak-hak sipil masyarakat. Peralihan kekuasaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
- Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto
- Silakan anda terlebih dahulu membaca tulisan pada link berikut dan dapat melihat salah satu versi surat di atas:
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/11/19044611/masih-jadi-kontroversi-ini-4-pertanyaan-seputar-supersemar?page=all
Setelah anda membaca hal tersebut, terdapat 3 versi supersemar yang beredar di masyarakat, dan teridentifikasi ketiganya palsu berdasar uji karbon. Jika anda sebagai guru sejarah, bagaimana anda menyikapi kontroversi SUPERSEMAR tersebut kepada peserta didik anda? bagaimana juga pandangan anda melihat substasi/isi khususnya pada poin III.1 tidak ada perbedaan diantara ketiganya? - Materi I Berkas 31.6KB PDF document
- Bagaimana kondisi ekonomi dan politik menjelang akhir pemerintahan Soekarno? Apa yang menjadi faktor utama kelemahan Orde Lama?
- Mengapa militer (TNI-AD) menjadi kekuatan kunci dalam peralihan kekuasaan ke Orde Baru?
- Menurut kalian, apakah Supersemar murni mandat konstitusional, atau ada unsur paksaan politik? Jelaskan!
- Bagaimana peran mahasiswa dalam mendorong peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru? Apakah gerakan mahasiswa murni spontan atau ada dukungan dari pihak lain?
- Apakah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru bisa dikategorikan sebagai kudeta merangkak? Jelaskan pendapat kalian dengan argumen sejarah.
Topik:
Analisis Peralihan Kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru: Konflik Ideologi, Peran Militer, dan Gerakan Mahasiswa.Poin-Poin yang Harus Dibahas:
- Kronologi peralihan kekuasaan.
- Peran militer dan mahasiswa.
- Kondisi ekonomi-politik saat itu.
- Analisis dampak jangka pendek dan jangka panjang.
- Kesimpulan pribadi.
Panjang: 800-1000 kata
Referensi minimal: 3 sumber akademik (buku/jurnal)
3. Stabilitas Politik
Setelah terjadi Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965, pemerintahan Orde Baru berhasil mengambil alih kekuasaan dengan menyingkirkan pemerintahan Orde Lama dan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap sebagai dalang G30S. Pembubaran PKI dilakukan secara besar-besaran dan brutal, dengan ribuan orang ditangkap, dipenjarakan, atau bahkan dijatuhi hukuman mati tanpa proses hukum yang adil.
Setelah itu, partai politik di Indonesia mengalami penyederhanaan, dengan hanya dibolehkan tiga partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar). Pembatasan kebebasan politik ini juga diterapkan melalui pemilihan umum yang diatur oleh pemerintah, yang disebut sebagai "Pemilihan Umum Orde Baru". Dalam pemilihan ini, Golkar selalu menang dan mendominasi kursi di parlemen, sementara partai politik lainnya kebanyakan diabaikan.
Selain itu, pada era Orde Baru juga diterapkan konsep "Dwi Fungsi ABRI", yaitu konsep bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) tidak hanya bertugas sebagai kekuatan pertahanan negara, tetapi juga berperan dalam pembangunan nasional. Hal ini membuat militer semakin kuat dan dapat ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan.
Pada masa Orde Baru juga muncul konsep P4, yaitu sebuah sistem yang dipakai untuk menekan setiap potensi kebangkitan gerakan komunis atau anti-pemerintah. Konsep ini sering disalahgunakan dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam tindakan penegakan hukum.
Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mencapai stabilitas politik dan ekonomi, namun di sisi lain, kebebasan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia terus terabaikan, sehingga banyak di antara rakyat Indonesia yang merasa tidak puas dengan keadaan tersebut. Akhirnya, setelah terjadi demonstrasi besar-besaran pada akhir 1990-an, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, dan Indonesia memasuki masa reformasi politik dan demokrasi yang baru.
- FUSI PARTAI MENJADI PPP
- FUSI PARTAI MENJADI PDI
Setelah anda membaca artikel jurnal dan materi, silakan saling berdiskusi melalui menu ini!
Pada awal pemerintahan Orde Baru, Soeharto melakukan kebijakan fusi partai politik yang sudah tumbuh dari saat masa Orde Lama. Kebijakan tersebut dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa Soeharto memiliki pandangan demikian?
- Mengapa stabilitas politik menjadi prioritas utama di awal Orde Baru?
- Apa dampak positif dan negatif dari penerapan Dwi Fungsi ABRI?
- Menurut kalian, apakah pembatasan aktivitas politik rakyat di masa awal Orde Baru dapat dibenarkan? Jelaskan alasan kalian.
- Bandingkan konsep stabilitas politik Orde Baru dengan konsep demokrasi saat ini. Apa pelajaran yang bisa diambil?
- Apakah stabilitas politik yang dibangun Orde Baru efektif dalam menciptakan stabilitas jangka panjang? Mengapa?
Topik:
Analisis Kebijakan Stabilitas Politik Awal Orde Baru dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di IndonesiaPoin Bahasan:
- Kronologi pembentukan stabilitas politik.
- Peran militer, Golkar, dan kontrol sosial.
- Dampak jangka pendek dan jangka panjang.
- Refleksi terhadap kondisi demokrasi pasca-Orde Baru.
Panjang: 800-1000 kata
Referensi minimal: 3 sumber akademik (buku/jurnal).
4. Stabilitas Ekonomi
Setelah stabilisasi politik awal berhasil dicapai, Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto fokus pada pembangunan ekonomi. Pada awal era Orde Baru, ekonomi Indonesia masih sangat lemah dan bergantung pada ekspor produk pertanian dan kekayaan alam seperti minyak bumi. Namun, pemerintah Soeharto memperkenalkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer.
Salah satu langkah awal adalah melancarkan program transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pada sektor pertanian dan membuka lahan baru di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan pengembangan industri yang didukung oleh pinjaman dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan stabilisasi harga, mempromosikan ekspor non-migas, mengembangkan pariwisata, dan meningkatkan investasi dalam sektor energi. Kebijakan ekonomi ini secara umum berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunkan angka kemiskinan.
Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai terlibat dalam praktik korupsi dan kolusi, yang berdampak negatif pada ekonomi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pada akhirnya, ketidakpuasan terhadap Orde Baru dan kebijakan ekonominya menjadi salah satu faktor pendorong di balik Reformasi tahun 1998.
Silakan baca dan berdiskusi
Setelah anda membaca artikel di atas & mendengarkan pemaparan dari kelompok 2, mengapa pemerintah Orde Baru diawal tampuk pemerintahan berorientasi pada ekonomi, apakah langkah yang diambil oleh Soeharto sudah baik dengan melakukan pinjaman luar negeri?
- Mengapa stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama Orde Baru?
- Bagaimana kebijakan ekonomi terbuka Orde Baru berpengaruh pada kedaulatan ekonomi Indonesia?
- Menurut pendapat kalian, apakah swasembada pangan era awal Orde Baru benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani? Jelaskan.
- Apakah bantuan luar negeri melalui IGGI lebih membawa manfaat atau ketergantungan? Berikan argumentasi.
- Apa pelajaran yang bisa diambil dari keberhasilan dan kegagalan kebijakan ekonomi awal Orde Baru?
Topik:
Analisis Stabilitas Ekonomi Awal Orde Baru dan Warisannya bagi Perekonomian Indonesia Saat IniPoin Bahasan:
- Kondisi ekonomi awal Orde Baru.
- Strategi dan kebijakan stabilisasi ekonomi.
- Peran investasi asing dan bantuan luar negeri.
- Kelebihan dan kekurangan model pembangunan ekonomi Orde Baru.
- Relevansi kebijakan ekonomi Orde Baru bagi Indonesia masa kini.
Panjang: 800-1000 kata
Referensi minimal: 3 sumber akademik (buku/jurnal).
5. Rencana Pembangunan Lima Tahun
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) adalah program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada era Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1969 hingga 1998. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan pemberdayaan masyarakat.
Setiap Repelita memiliki fokus pembangunan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional pada masa itu. Namun, secara umum, tujuan pembangunan dalam setiap Repelita adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Beberapa program prioritas dalam Repelita antara lain pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas antarwilayah; pengembangan sektor industri melalui investasi dan subsidi dari pemerintah; dan pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan produksi dan pengembangan teknologi pertanian.
Secara umum, Repelita berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga terdapat kelemahan dan kontroversi dalam implementasi program tersebut, terutama terkait dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah dan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia.
silakan dibaca dan berdiskusi
Setelah anda membaca artikel pada jurnal di atas, anda melihat bahwa diawal orde baru Soeharto melakukan Reformasi Agraria walaupun bertentangan dengan UU Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Pertanyaanya adalah mengapa Orde Baru tetap melaksanakan Reformasi Agraria tersebut walaupun banyak penolakan dan bertentangan dengan UUPA? adakah kaitannya dengan pelaksanaan REPELITA?
- Buku Referensi Berkas 1.4MB PDF document
Referensi Rencana Pembangunan Lima Tahun Orde Baru
- Mengapa REPELITA dibuat dalam kerangka lima tahunan? Apakah ini efektif?
- Apakah ketergantungan pada investasi asing dan bantuan luar negeri dalam REPELITA berdampak positif atau negatif bagi Indonesia?
- Menurut kalian, apakah keberhasilan swasembada pangan benar-benar dirasakan merata oleh rakyat Indonesia?
- Bagaimana peran Golkar dan ABRI dalam menyukseskan pelaksanaan REPELITA?
- Bagaimana dampak jangka panjang REPELITA terhadap ekonomi daerah di luar Jawa?
Topik:
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan Relevansinya dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia ModernPoin Bahasan:
- Konteks kelahiran REPELITA.
- Tujuan dan strategi dalam setiap tahapan REPELITA.
- Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan REPELITA.
- Hubungan REPELITA dengan stabilitas politik Orde Baru.
- Pelajaran dari REPELITA untuk pembangunan berkelanjutan di masa kini.
Panjang: 800-1000 kata
Referensi: Minimal 3 sumber akademik.
6. Pemilu 1971 dan Peristiwa Malari
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1971 merupakan pemilu pertama pada masa Orde Baru yang dilakukan setelah Soeharto memimpin Indonesia melalui Kabinet Pembangunan II. Pemilu ini dilakukan dalam situasi politik yang masih belum stabil dan terdapat perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan kelompok liberal dalam pemerintahan. Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem satu partai, yaitu Golkar sebagai satu-satunya partai politik yang diakui oleh pemerintah.
Namun, dalam Pemilu 1971 terjadi kecurangan yang dilakukan oleh aparat keamanan, yaitu Operasi Penyapuan G-30-S/PKI atau yang lebih dikenal sebagai Peristiwa Malari. Operasi ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh PKI dan anggota Gerwani setelah kejatuhan PKI pada tahun 1965. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi kelompok konservatif yang didukung oleh Soeharto.
Peristiwa Malari terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 di Lapangan Merdeka, Jakarta, saat terjadi unjuk rasa yang dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah. Unjuk rasa ini direspon oleh aparat keamanan dengan cara menembaki peserta unjuk rasa dan menangkap sejumlah orang yang kemudian dikirim ke penjara tanpa proses pengadilan yang adil. Banyak korban yang tewas atau hilang selama peristiwa ini, termasuk beberapa aktivis mahasiswa dan pemuda yang masih sangat muda.
Peristiwa Malari menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia karena menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi dan hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Peristiwa ini juga menjadi inspirasi bagi gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menggulingkan Soeharto dari kekuasaan.
Silakan anda baca artikel di bawah ini:
https://historia.id/politik/articles/penundaan-pemilu-2-vJy0M/page/1
terjadi upaya penundaan pemilu yang seharusnya pemilu kedua dilaksanakan paling lambat 5 Juli 1968 namun yang terjadi adalah pemilu kedua di Indonesia dan juga pemilu pertama pada masa orde baru digelar pada tahun 1971. menurut anda, apakah penundaan pemilu tersebut menjadi indikasi untuk menjatuhkan kekuatan Soekarno atau terdapat indikasi lainnya? silakan paparkan argumen anda!
- Mengapa Pemilu 1971 disebut sebagai "pemilu rekayasa"? Jelaskan.
- Apa peran Golkar dalam mengamankan kekuasaan Soeharto pasca-Pemilu 1971?
- Mengapa mahasiswa begitu kritis terhadap modal asing pada tahun 1970-an?
- Bagaimana dampak Malari terhadap kebebasan akademik dan politik kampus?
Topik:
Analisis Kritis Pemilu 1971 dan Peristiwa Malari: Antara Demokrasi Semu dan Awal Represi Orde BaruPoin Bahasan:
- Proses dan hasil Pemilu 1971.
- Peran Golkar dalam Orde Baru.
- Faktor pemicu Peristiwa Malari.
- Dampak Malari terhadap kebebasan sipil.
- Warisan politik Pemilu 1971 dan Malari hingga masa kini.
Panjang: 800-1000 kata
Referensi: Minimal 3 sumber akademik.
7. Integrasi Timor Timur & Dwifungsi ABRI
Integrasi Timor Timur adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia pada tahun 1975, yaitu mengambil alih wilayah Timor Timur yang sebelumnya merupakan wilayah Portugis. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Namun, tindakan ini tidak mendapat pengakuan dari banyak negara di dunia, termasuk Australia dan Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, Indonesia mengalami isolasi internasional dan tekanan internasional untuk melepaskan wilayah Timor Timur. Dalam konteks integrasi Timor Timur, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memainkan peran yang sangat penting. ABRI berperan sebagai penggerak utama dari kebijakan integrasi tersebut dan melakukan operasi militer di wilayah Timor Timur. Selain itu, ABRI juga diberi peran dwifungsi, yaitu berfungsi sebagai kekuatan militer dan juga berpartisipasi dalam kegiatan non-militer seperti pembangunan, pengamanan lingkungan, dan sebagainya. Konsep dwifungsi ABRI ini kemudian menjadi sangat kontroversial karena dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah reformasi, konsep dwifungsi ABRI dihapuskan dan ABRI diubah namanya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).Silakan dibaca dan berdiskusi
Dalam membaca sejarah, terkadang kita dapat melihat dari dua sisi subjektivitas yang berlawanan. Setelah anda membaca banyak literatur termasuk artikel jurnal di atas, apakah anda meyakini bahwa bergabungnya Timor Timur eks wilayah koloni Portugal sebagai periode Pendudukan Indonesia di Timor Timur ataukah Timor Timur yang menyatakan dirinya sendiri ingin bergabung?
- Apakah integrasi Timor Timur merupakan kepentingan nasional Indonesia atau sekadar kepentingan politik Orde Baru? Jelaskan.
- Mengapa Dwifungsi ABRI dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi?
- Bagaimana dampak Dwifungsi ABRI terhadap kehidupan kampus dan gerakan mahasiswa di era Orde Baru?
Topik:
Peran Dwifungsi ABRI dalam Membangun dan Meruntuhkan Orde BaruPoin Bahasan:
- Sejarah lahirnya Dwifungsi.
- Implementasi dalam kehidupan politik dan sosial.
- Dampak positif dan negatif.
- Peran ABRI pasca-reformasi.
- Kesimpulan: apakah militer harus sepenuhnya dipisahkan dari politik?
Panjang: 800-1000 kata
Referensi: Minimal 3 sumber akademik.
8. UJIAN TENGAH SEMESTER
Tetap semangat dan percaya diri menghadapi ujian tengah semester ini! Ingat, usaha dan kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jangan biarkan kekhawatiran dan kecemasan mengambil alih, karena kamu pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik. Berdoa dan tetap berpikir positif, karena kesuksesan ada di depan mata! Semoga kamu bisa melewati ujian ini dengan sukses dan meraih prestasi terbaik.
- PROYEK MK SEJARAH INDONESIA MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI 2023 Berkas 15.9KB Word 2007 document
9. Pemilu Masa Orde Baru
Pemilu pada masa Orde Baru merupakan pemilu yang diadakan secara teratur dan diawasi ketat oleh pemerintah Orde Baru. Pemilu-pemilu tersebut sering dianggap sebagai pemilu yang tidak demokratis karena otoritarianisme yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Meskipun demikian, sepanjang masa Orde Baru, ada beberapa perubahan signifikan dalam sistem pemilu.
Pada tahun 1971, Orde Baru melakukan pemilu yang menghasilkan kemenangan telak bagi Golkar, partai politik yang berada di bawah kendali pemerintah. Pada pemilu tersebut, Golkar memenangkan 62,79% suara, sedangkan partai-partai oposisi yang diizinkan ikut serta hanya memperoleh 36,11% suara.
Selama masa Orde Baru, partai-partai oposisi yang diizinkan ikut serta dalam pemilu sangat terbatas. Bahkan, partai-partai oposisi yang diizinkan untuk bertanding sering kali hanya sebagai "pemanis" untuk memberikan kesan bahwa pemilu dilakukan secara demokratis. Partai-partai oposisi tersebut juga seringkali dihambat oleh persyaratan birokrasi yang sulit untuk dipenuhi.
Pada pemilu 1982, partai-partai oposisi hanya diberikan kesempatan untuk mencalonkan 40% dari total jumlah kursi di DPR, sementara sisanya diberikan kepada Golkar. Meskipun terdapat peningkatan persentase kursi yang dapat dicalonkan oleh partai-partai oposisi pada pemilu 1992, sistem pemilu tetap diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan Golkar.
Meskipun pemilu di masa Orde Baru dianggap sebagai pemilu yang tidak demokratis, ada juga beberapa perubahan positif yang dilakukan selama periode tersebut. Pada pemilu 1977, misalnya, pemungutan suara dilakukan dengan sistem kotak suara, yang lebih transparan daripada sistem sebelumnya yang menggunakan surat suara terbuka. Selain itu, pada pemilu 1997, pemungutan suara diadakan secara serentak di seluruh Indonesia, mengurangi kemungkinan manipulasi suara.
Silakan dibaca dan berdiskusi
- Menurut kalian, apakah pemilu di masa Orde Baru mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya? Mengapa?
- Bagaimana dampak keterlibatan aparatur negara (PNS, militer, dan pejabat desa) dalam pemenangan Golkar terhadap netralitas pemilu?
- Apa dampak sistem pemilu Orde Baru terhadap budaya politik masyarakat Indonesia saat ini?
- Bandingkan sistem pemilu Orde Baru dengan sistem pemilu pasca-Reformasi 1998. Mana yang lebih efektif mencerminkan kehendak rakyat?
- Bagaimana relevansi pengalaman pemilu Orde Baru terhadap upaya menjaga demokrasi di Indonesia saat ini?
Tema:
“Kritik dan Refleksi Pemilu Masa Orde Baru”Petunjuk Tugas:
- Buat esai pendek 2-3 halaman.
- Jelaskan bagaimana pemilu di masa Orde Baru dijalankan.
- Berikan analisis kritis mengenai:
- Seberapa jauh pemilu mencerminkan kedaulatan rakyat.
- Apa dampak politis dan sosialnya bagi masyarakat.
- Bagaimana peran Golkar, PNS, dan ABRI dalam mengamankan kemenangan pemerintah.
- Akhiri esai dengan refleksi pribadi tentang pelajaran apa yang bisa dipetik dari sistem pemilu Orde Baru untuk menjaga demokrasi di masa kini.
Teknis Pengumpulan:
- Format file: PDF atau DOCX
- Ukuran font: 12, Times New Roman
- Spasi: 1,5
- Pengumpulan melalui email/LMS (sesuai ketentuan dosen)
10. Politik Luar Negeri Republik Indonesia Masa Orde Baru
Selama masa Orde Baru di Indonesia, politik luar negeri Indonesia diwarnai oleh beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Berikut adalah beberapa peristiwa tersebut:
Penolakan Indonesia terhadap neo-kolonialisme dan imperialis. Indonesia di bawah kepemimpinan Orde Baru menolak pengaruh negara-negara adikuasa dalam bentuk neo-kolonialisme dan imperialis.
Hubungan dengan negara-negara sosialis. Indonesia tetap mempertahankan hubungan dengan negara-negara sosialis, meskipun terjadi ketegangan dan konflik ideologi dengan Uni Soviet dan Tiongkok.
Peran Indonesia di ASEAN. Indonesia aktif dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama di ASEAN.
Hubungan dengan negara-negara tetangga. Indonesia aktif dalam membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Konflik dengan Australia. Hubungan antara Indonesia dan Australia terganggu pada tahun 1975 ketika Indonesia mengambil alih wilayah Timor Timur yang sebelumnya merupakan wilayah protektorat Australia. Konflik ini berdampak pada hubungan kedua negara selama beberapa dekade.
Hubungan dengan negara-negara Barat. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris relatif membaik selama masa Orde Baru, meskipun terjadi ketegangan pada beberapa saat.
Selain itu, pada masa Orde Baru, Indonesia juga aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok, serta menjadi mediator dalam konflik-konflik di kawasan Asia Tenggara. Namun, di sisi lain, pemerintahan Orde Baru juga dianggap memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung otoriter dan memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia.
11. Konflik dan Kekerasan Masa Orde Baru
Masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998) juga dikenal dengan sejumlah konflik dan kekerasan, baik yang bersifat politik maupun sosial. Beberapa di antaranya adalah: Gerakan 30 September (G30S) dan Pembersihan PKI: Pada tahun 1965, sekelompok perwira militer Indonesia melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Sukarno, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Setelah itu, dilakukan pembersihan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya, yang dituduh sebagai dalang dari kudeta tersebut. Dalam peristiwa tersebut, diperkirakan ratusan ribu orang tewas. Konflik Aceh: Pemerintah Indonesia menghadapi gerakan separatis di Aceh, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara merdeka Aceh. Konflik ini dimulai pada tahun 1976 dan berakhir pada tahun 2005, setelah dilakukan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik Papua: Sejak tahun 1963, Papua (dulu bernama Irian Jaya) menjadi wilayah Indonesia setelah diambil alih dari Belanda. Namun, gerakan separatisme Papua terus muncul hingga saat ini, dengan tuntutan untuk merdeka atau otonomi yang lebih besar. Konflik etnis: Indonesia memiliki keberagaman etnis yang sangat besar, dan kadang-kadang muncul konflik antar-etnis, baik yang bersifat kekerasan maupun non-kekerasan. Kekerasan politik: Masa Orde Baru juga dikenal dengan kekerasan politik, termasuk pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa, terutama terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh pemerintah atau mengancam keamanan nasional. Kerusuhan Mei 1998: Pada bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran di beberapa kota di Indonesia, yang dipicu oleh ketegangan politik dan ekonomi, serta isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kekerasan ini mengakibatkan ribuan orang tewas dan kerusakan yang cukup besar.silakan dibaca dan berdiskusi
- Apakah menurut kalian stabilitas politik di era Orde Baru benar-benar stabil, atau hanya semu? Jelaskan alasanmu.
- Bagaimana kalian melihat Dwifungsi ABRI dalam memperkuat kekuasaan Orde Baru? Apakah militer memiliki peran positif atau justru menjadi alat represif?
- Mengapa etnis Tionghoa sering dijadikan sasaran dalam berbagai kerusuhan di masa Orde Baru?
- Diskusikan bagaimana peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam melawan kekerasan negara menjelang Reformasi 1998.
- Bagaimana dampak kekerasan negara di masa Orde Baru terhadap kehidupan politik pasca-1998?
Teknis Diskusi
- Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil.
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi.
- Kelompok lain memberikan tanggapan.
Judul Tugas: Membedah Politik Kekerasan di Masa Orde Baru
Petunjuk Tugas
- Buat esai analisis 3-4 halaman.
- Pilih salah satu topik berikut:
- Pembantaian pasca-1965: Siapa yang bertanggung jawab?
- Kekerasan di Timor Timur: Kepentingan politik atau integrasi nasional?
- Operasi Petrus: Antara penegakan hukum atau pelanggaran HAM?
- Konflik etnis dan agama: Politisasi identitas di masa Orde Baru.
- Jelaskan kronologi, aktor yang terlibat, dampak, serta refleksi kritis tentang kebijakan negara dalam kasus tersebut.
Teknis Pengumpulan
- Format: PDF
- Font: Times New Roman, 12pt, spasi 1,5
- Dikirim melalui email/LMS
12. Menganalisis Keruntuhan Orde Baru
Orde Baru berakhir pada 1998 setelah terjadi peristiwa Reformasi, yang dipicu oleh kebijakan ekonomi yang gagal, korupsi, penindasan politik, dan berbagai masalah sosial lainnya. Demonstrasi yang dimulai pada Mei 1998 memuncak pada peristiwa Tragedi 13-15 Mei, ketika terjadi bentrokan antara mahasiswa, pendemo, dan aparat keamanan yang menyebabkan kerusakan, kekerasan, dan banyaknya korban jiwa. Akibat peristiwa tersebut, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun memerintah.
Setelah keruntuhan Orde Baru, Indonesia mengalami periode transisi politik yang sulit. Terjadi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial. Pemilihan umum pertama setelah jatuhnya Soeharto diadakan pada tahun 1999, dan sejak itu Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan, termasuk pengembangan demokrasi, reformasi ekonomi, dan upaya untuk menangani masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan.
- Apakah krisis ekonomi merupakan satu-satunya penyebab keruntuhan Orde Baru? Jelaskan dengan argumen.
- Bagaimana peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mempercepat jatuhnya Soeharto?
- Apakah reformasi pasca-Orde Baru telah berhasil menghapus praktik KKN di Indonesia?
- Menurut Anda, apakah sistem politik Indonesia saat ini masih mewarisi pola-pola Orde Baru?
- Apakah pelanggaran HAM di masa Orde Baru sudah sepenuhnya diusut dan dituntaskan? Mengapa atau mengapa tidak?
Judul: Evaluasi Kritis terhadap Keruntuhan Orde Baru
Petunjuk:
- Buat esai analitis sepanjang 3-4 halaman.
- Jelaskan faktor-faktor penyebab keruntuhan Orde Baru, dengan penekanan pada aspek ekonomi, politik, sosial, dan internasional.
- Analisis peran mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi.
- Refleksikan, apakah Indonesia telah berhasil sepenuhnya keluar dari bayang-bayang Orde Baru?
- Sertakan minimal 3 sumber referensi.
Teknis:
- Format: PDF
- Font: Times New Roman, 12 pt
- Spasi: 1,5
- Deadline: Sesuai ketentuan dosen
13. Pemerintahan B.J. Habibie dan Lepasnya Timor Timur
B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia setelah Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Kepemimpinan Habibie dianggap sebagai masa transisi antara Orde Baru dan era reformasi. Dalam masa pemerintahannya, terjadi beberapa peristiwa penting seperti lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan reformasi politik di Indonesia.
Pada bulan Januari 1999, Presiden Habibie mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum di Timor Timur mengenai status provinsi tersebut. Rencana ini mendapat penolakan dari kelompok pro-integrasi dan beberapa unsur militer Indonesia, yang khawatir dengan kemungkinan merosotnya integritas nasional dan keamanan di Indonesia.
Setelah kampanye yang intens dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur, pada bulan September 1999 dilakukan referendum di mana mayoritas rakyat memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hal ini memicu kekerasan dan kerusuhan di Timor Timur yang membuat Indonesia meminta bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulihkan keamanan dan kestabilan di wilayah tersebut.
Selain itu, di masa pemerintahan Habibie, Indonesia juga mengalami perubahan politik yang signifikan dengan diberlakukannya sistem multi-partai, yang memungkinkan partai politik lain selain Golkar, partai yang mendominasi selama masa Orde Baru, untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu tahun 1999 di Indonesia menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia, karena merupakan pemilu yang pertama kali diadakan setelah Orde Baru berakhir.
Pemerintahan Habibie juga mengalami krisis keuangan yang parah pada tahun 1997-1998, yang memicu kerusuhan dan kekacauan di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, pemerintah Habibie berhasil menangani krisis keuangan tersebut dengan melakukan reformasi moneter dan perbankan serta mengadakan program bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak krisis.
Meskipun masa pemerintahan Habibie relatif singkat, namun periode ini memicu perubahan besar dalam politik dan ekonomi Indonesia, serta memberikan kontribusi penting bagi terbentuknya era reformasi di Indonesia.
silakan baca dan berdiskusi
- Mengapa BJ Habibie memutuskan memberikan opsi referendum bagi Timor Timur? Apakah keputusan tersebut tepat?
- Bagaimana dampak lepasnya Timor Timur bagi citra Indonesia di mata internasional?
- Bagaimana kebijakan BJ Habibie dalam membuka kebebasan pers dan multipartai berkontribusi terhadap demokratisasi Indonesia?
- Apakah masa transisi Habibie cukup efektif dalam merespons tuntutan reformasi?
- Bagaimana warisan kebijakan BJ Habibie bagi pemerintahan setelahnya?
Judul: Evaluasi Kritis Pemerintahan BJ Habibie dan Lepasnya Timor Timur
Petunjuk:
- Tuliskan esai analitis 3-4 halaman.
- Jelaskan bagaimana BJ Habibie merespons krisis politik, ekonomi, dan internasional pasca-Orde Baru.
- Analisis proses lepasnya Timor Timur dan faktor-faktor penyebabnya.
- Berikan refleksi pribadi: apakah BJ Habibie layak dianggap sebagai bapak demokrasi Indonesia?
Teknis:
- Format: PDF
- Font: Times New Roman, 12 pt
- Spasi: 1,5
14. Pemerintahan masa Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri
Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, menjabat sebagai Presiden Indonesia pada periode 1999-2001. Pemerintahan Gus Dur menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah ekonomi, politik, dan keamanan.
Di bidang ekonomi, pemerintahan Gus Dur berupaya untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang terpuruk akibat krisis moneter pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program reformasi ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan memperkuat sektor swasta.
Di bidang politik, pemerintahan Gus Dur juga menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik dengan DPR yang saat itu dikuasai oleh partai politik yang kurang mendukung pemerintahan Gus Dur. Pemerintahan Gus Dur juga menghadapi krisis separatisme di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua.
Selama masa pemerintahan Gus Dur, Indonesia juga terlibat dalam konflik di Timor Timur, yang pada akhirnya memutuskan untuk memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2002. Gus Dur dianggap sebagai tokoh yang berjasa dalam proses perdamaian di Timor Timur.
Namun, pemerintahan Gus Dur tidak berlangsung lama karena ia dijatuhkan melalui mekanisme impeachment oleh DPR pada tahun 2001, setelah terjadi berbagai konflik dengan DPR dan munculnya isu korupsi di dalam pemerintahan. Setelah dijatuhkan, Gus Dur digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari 2001 hingga 2004. Megawati adalah putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan menjadi presiden kelima Indonesia dan juga wanita pertama yang menjabat sebagai presiden di negara ini.
Pada masa pemerintahannya, Megawati menghadapi sejumlah tantangan dan masalah dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah serangan bom di Bali pada Oktober 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, sebagian besar wisatawan asing. Peristiwa ini menyebabkan kemarahan internasional terhadap terorisme dan memaksa pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upaya dalam memerangi terorisme.
Megawati juga dihadapkan pada masalah separatisme dan konflik di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Aceh dan Papua. Pemerintahannya berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui dialog dan kebijakan otonomi daerah.
Selain itu, Megawati juga menghadapi kritik terkait kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri pemerintahannya. Namun, ia juga dianggap berhasil dalam menangani krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa sebelumnya, dan memulai program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada tahun 2004, Megawati kalah dalam pemilihan presiden dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Meski begitu, Megawati tetap aktif dalam politik dan memimpin partainya, PDI-P, dalam beberapa pemilihan berikutnya.
- Bandingkan pendekatan Gus Dur dan Megawati dalam menangani konflik daerah. Mana yang lebih efektif?
- Menurut kalian, mengapa Gus Dur gagal mempertahankan jabatannya meski membawa banyak reformasi?
- Apakah kebijakan ekonomi Megawati cukup efektif memulihkan ekonomi Indonesia pasca-krisis 1998? Jelaskan.
- Bagaimana dampak pemerintahan Megawati terhadap posisi perempuan dalam politik Indonesia?
- Menurut kalian, apakah Megawati berhasil menjaga semangat reformasi? Mengapa?
Judul: Evaluasi Pemerintahan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri dalam Transisi Reformasi
Petunjuk:
- Tuliskan esai analitis 3-4 halaman.
- Bandingkan gaya kepemimpinan, kebijakan ekonomi, dan pendekatan konflik kedua presiden.
- Berikan analisis kritis: mana yang lebih efektif dalam mempercepat reformasi?
- Berikan refleksi pribadi: pelajaran apa yang bisa diambil dari kedua periode ini?
Teknis:
- Format: PDF
- Font: Times New Roman, 12 pt
- Spasi: 1,5
15. Pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal dengan inisial SBY, adalah Presiden Indonesia yang menjabat selama dua periode, yaitu dari tahun 2004 hingga 2014.
Selama masa pemerintahannya, SBY menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Beberapa isu penting yang dihadapi SBY antara lain adalah:
Krisis ekonomi global: Pada tahun 2008, dunia mengalami krisis ekonomi global yang berdampak pada Indonesia. SBY dan pemerintahannya berhasil mengelola krisis ini dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Konflik di Papua: Konflik di Provinsi Papua telah berlangsung selama bertahun-tahun. SBY mengambil beberapa langkah untuk mencoba menyelesaikan konflik ini, termasuk dengan membentuk tim khusus dan memberikan otonomi khusus kepada Papua.
Korupsi: Selama masa pemerintahannya, SBY juga menghadapi masalah korupsi yang cukup besar. SBY dan pemerintahannya telah mengambil berbagai tindakan untuk menanggulangi korupsi, seperti membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terorisme: SBY juga menghadapi ancaman terorisme yang cukup serius, terutama setelah terjadinya serangan bom di Bali pada tahun 2002. SBY dan pemerintahannya berhasil membentuk tim khusus untuk menangani masalah terorisme dan mengambil berbagai tindakan untuk memperkuat keamanan nasional.
Hubungan internasional: SBY juga aktif dalam menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. SBY juga memimpin beberapa inisiatif regional, seperti ASEAN Plus Three dan East Asia Summit.
Selain itu, SBY juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang cukup kontroversial, seperti pengesahan UU Antiterorisme, pengangkatan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pemeriksa Keuangan, dan pencalonan Wiranto sebagai Presiden Direktur Bank Mandiri.
Silakan anda kumpulkan Makalah dan Slide persentasi yang sudah anda revisi melalui menu ini
- Bagaimana SBY menjaga stabilitas politik dengan konsep koalisi besar? Apa dampaknya?
- Apakah program sosial seperti BLT dan BOS efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat? Jelaskan.
- Menurut kalian, apakah perdamaian Aceh di masa SBY bisa menjadi model penyelesaian konflik di daerah lain? Mengapa?
- Apa kelebihan dan kekurangan kebijakan luar negeri SBY yang dikenal dengan "Thousand Friends, Zero Enemy"?
- Bagaimana hubungan antara pemberantasan korupsi dan kekuatan politik koalisi di masa SBY?
Judul: Evaluasi Kritis 10 Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Petunjuk:
- Buat esai analitis sepanjang 3-4 halaman.
- Analisis pencapaian dan kegagalan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum.
- Berikan penilaian pribadi, apakah pemerintahan SBY lebih banyak membawa kemajuan atau justru stagnasi?
- Sertakan data, contoh kebijakan, dan studi kasus sebagai pendukung argumen.
Teknis:
- Format file: PDF
- Font: Times New Roman, 12 pt
- Spasi: 1,5
- Sumber minimal 3 (buku, jurnal, atau laporan resmi)
16. UJIAN AKHIR SEMESTER
Tetap semangat dan percaya diri menghadapi ujian akhir semester ini! Ingat, usaha dan kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jangan biarkan kekhawatiran dan kecemasan mengambil alih, karena kamu pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik. Berdoa dan tetap berpikir positif, karena kesuksesan ada di depan mata! Semoga kamu bisa melewati ujian ini dengan sukses dan meraih prestasi terbaik.
