གནད་དོན་བསྡུས་དོན།

  • SELAMAT DATANG

  • Pert 1 Kontrak Perkuliahan

    Mata kuliah Diplomasi dan Politik Indonesia dalam Sejarah memberikan gambaran tentang perkembangan diplomasi dan politik Indonesia dari masa lalu hingga sekarang. Mata kuliah ini mencakup topik-topik seperti perjuangan kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru, Reformasi, dan era modern.

    Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar diplomasi dan politik, serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam konteks sejarah Indonesia. Mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana berbagai kebijakan politik dan diplomasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia memengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan sosial saat ini.

    Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dalam konteks sejarah. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran dan posisi Indonesia di arena politik dan diplomatik dunia.

    Dalam mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk melakukan analisis kritis terhadap berbagai peristiwa sejarah, kebijakan politik, dan perjanjian diplomasi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis dengan cara yang lebih baik.

    Secara keseluruhan, mata kuliah Diplomasi dan Politik Indonesia dalam Sejarah sangat penting bagi mahasiswa yang ingin memahami sejarah, politik, dan diplomasi Indonesia. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa memahami berbagai peristiwa dan kebijakan politik yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia saat ini.

    • Kuliah Perdana གྲོས་གནས།

      Assalamualaikum Wr. Wb. 

      Selamat Pagi/Siang/Malam rekan-rekan mahasiswa semuanya.

      Tabik Pun....

      Hari ini merupakan hari pertama kalian mengikuti perkuliahan Diplomasi dan Politik Indonesia dalam Sejarah, pada perkualiahan pertama ini silakan kalian dapat mengunduh RPS dan Kontrak Perkualiahan kita agar dapat memahami mengenai deskripsi dan tujuan dari mata kuliah kita.

    • Diplomasi dalam Politik Global ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • Tugas Makalah Kelompok ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • STUDI KASUS གྲོས་གནས།

      Judul Kasus: Evolusi Diplomasi Indonesia: Dari Kemerdekaan Hingga Saat Ini

      Latar Belakang Kasus: Sejarah diplomasi Indonesia merupakan cerita yang kompleks dan beragam yang berlangsung selama beberapa dekade. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah berperan aktif dalam politik regional dan global, dan upaya diplomasinya dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk politik dalam negeri, geopolitik regional, dan dinamika kekuatan global.

      Masalah Kasus: Bagaimana perkembangan diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan negara ini, dan apa saja peristiwa dan faktor penting yang membentuk perkembangannya?

    • RPS Mata Kuliah ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}

  • Pert 2 Konsep dan Teori Diplomasi

    Diplomasi adalah suatu proses interaksi antara dua negara atau lebih melalui perwakilan resmi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau internasional. Diplomasi melibatkan berbagai aktivitas dan strategi yang terkait dengan hubungan antarnegara, termasuk diplomasi perdamaian, diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, dan sebagainya.

    Berikut adalah beberapa konsep dan teori diplomasi yang penting untuk dipahami:

    1. Diplomasi Publik (Public Diplomacy): Diplomasi publik merujuk pada upaya untuk mempromosikan kepentingan nasional suatu negara melalui interaksi publik antara negara-negara tersebut. Diplomasi publik melibatkan kegiatan-kegiatan seperti pertukaran pelajar, program pertukaran budaya, dan penggunaan media massa untuk mempengaruhi opini publik di negara lain.

    2. Diplomasi Track-2: Diplomasi Track-2 melibatkan dialog dan interaksi antara pihak-pihak non-pemerintah, seperti kelompok-kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan pengusaha, yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik atau meningkatkan kerja sama antarnegara. Diplomasi Track-2 dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diplomasi resmi atau Track-1.

    3. Diplomasi Kesejahteraan (Wellness Diplomacy): Diplomasi kesejahteraan adalah konsep yang baru dalam diplomasi yang menekankan pentingnya kerja sama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global.

    4. Teori Realisme: Teori realisme adalah pandangan bahwa hubungan internasional didasarkan pada kekuasaan dan kepentingan nasional. Realisme menganggap bahwa negara-negara berperilaku rasional dan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan nasional mereka.

    5. Teori Ketergantungan (Dependency Theory): Teori ketergantungan mengemukakan bahwa negara-negara berkembang bergantung pada negara-negara maju dalam hal keuangan, teknologi, dan sumber daya lainnya, sehingga negara-negara berkembang selalu berada dalam posisi subordinat.

    6. Teori Interdependensi (Interdependence Theory): Teori interdependensi menyatakan bahwa negara-negara saling tergantung satu sama lain dalam hal keamanan, ekonomi, dan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dan interaksi antarnegara dalam menangani masalah global.

    Dalam praktiknya, konsep dan teori-teori diplomasi seringkali digunakan secara bersama-sama dan dapat menjadi pedoman bagi negara-negara dalam merancang strategi dan kebijakan diplomasi mereka.

  • Pert 3 Politik Luar Negeri Indonesia dan Hubungan Internasional

    Sebagai negara yang besar dan penting di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dasar, di antaranya:

    1. Bebas dan aktif: Indonesia berkomitmen untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yaitu mengambil inisiatif dan tidak terikat oleh kepentingan negara lain.

    2. Prinsip saling menghormati: Indonesia berusaha memelihara hubungan yang baik dengan negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai kedaulatan negara masing-masing.

    3. Mengutamakan kepentingan nasional: Indonesia selalu menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negerinya.

    4. Menghormati hukum internasional: Indonesia memegang teguh prinsip menghormati hukum internasional, termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial.

    Beberapa isu yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia adalah:

    1. Kerja sama ekonomi: Indonesia giat memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan dan dunia, termasuk melalui pengembangan perdagangan, investasi, dan pariwisata.

    2. Perdamaian dan keamanan: Indonesia memegang peran yang penting dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, baik melalui kerja sama multilateral dengan ASEAN maupun melalui diplomasi bilateral.

    3. Penanggulangan terorisme dan radikalisme: Indonesia menempatkan penanggulangan terorisme dan radikalisme sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya, dengan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencegah dan menanggulangi ancaman tersebut.

    4. Perlindungan lingkungan dan kesehatan: Indonesia juga aktif dalam upaya internasional untuk melindungi lingkungan dan kesehatan global, termasuk dalam isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pandemi COVID-19.

    Secara keseluruhan, Indonesia memiliki posisi yang kuat dan aktif dalam hubungan internasional dan terus berupaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan dan dunia.

  • Pert 4 Diplomasi Tanpa Negara Bangsa

    Indonesia telah mengenal praktik diplomasi sejak masa pra-sejarah, tetapi khususnya selama periode Kerajaan Hindu Buddha dan Islam. Di masa Kerajaan Hindu Buddha, praktik diplomasi dilakukan melalui hubungan perdagangan dan pernikahan antarbangsa, sementara pada masa Kerajaan Islam, praktik diplomasi berkembang melalui perdagangan, hubungan keagamaan, dan perkawinan antarbangsa.

    Salah satu contoh praktik diplomasi pada masa Kerajaan Hindu Buddha adalah perdagangan dan pemanfaatan jalur perdagangan maritim. Kerajaan Sriwijaya, yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi, menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, seperti Cina, India, dan Arab. Selain itu, Sriwijaya juga melakukan diplomasi pernikahan dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, seperti Kerajaan Malayu dan Kerajaan Kediri.

    Pada masa Kerajaan Islam, praktik diplomasi lebih banyak dilakukan melalui hubungan keagamaan. Misalnya, pada abad ke-13, Sunan Ampel, seorang ulama asal Arab yang bermukim di Jawa, berhasil memperkuat hubungan antara Kesultanan Demak dengan Arab Saudi melalui diplomasi keagamaan. Selain itu, pada abad ke-16, Kesultanan Aceh menjalin hubungan dengan Kesultanan Turki Usmani melalui diplomasi keagamaan dan hubungan perdagangan.

    Selain praktik diplomasi melalui hubungan perdagangan dan keagamaan, pada masa Kerajaan Islam juga terdapat praktik diplomasi pernikahan antarbangsa. Dalam kaitannya dengan diplomasi internasional, praktik diplomasi pada masa Kerajaan Hindu Buddha dan Islam memberikan sumbangan penting dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain dan memperluas pengaruh di kancah internasional. Selain itu, praktik diplomasi juga memberikan pengaruh dalam pengembangan seni, budaya, dan peradaban di Indonesia.


  • Pert 5 Perjuangan Diplomasi Indonesia di Forum Internasional

    Diplomasi Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, proses pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain menjadi sebuah tugas yang sangat penting.

    Pertama kali, pada tanggal 1 November 1945, Indonesia mendapatkan pengakuan dari Uni Soviet sebagai negara merdeka dan berdaulat. Namun, pengakuan ini tidak segera diikuti oleh negara-negara Barat. Karena itu, Indonesia harus melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Barat.

    Salah satu upaya diplomasi Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan adalah dengan mengirimkan utusan ke luar negeri, yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan. Pejuang kemerdekaan ini bertugas untuk melakukan upaya diplomasi dalam menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia.

    Pada tahun 1947, Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Melalui partisipasi ini, Indonesia berusaha memperluas jaringan diplomasi dan memperkenalkan diri sebagai negara yang berdaulat.

    Setelah perjuangan panjang dan berbagai upaya diplomasi yang dilakukan, Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan dari berbagai negara, termasuk dari negara-negara Barat seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Pengakuan kedaulatan dari negara-negara Barat ini diikuti oleh pengakuan dari banyak negara lainnya.

    Pengakuan kedaulatan ini merupakan sebuah tonggak sejarah yang sangat penting bagi Indonesia, karena mengukuhkan statusnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di mata dunia internasional. Melalui diplomasi yang gigih dan tekun, Indonesia berhasil memperkuat posisinya sebagai negara yang memiliki peran penting di kancah internasional.


  • Pert 6 Diplomasi Indonesia dengan Blok Timur

    Diplomasi Indonesia dengan negara Blok Timur, terutama dengan Uni Soviet dan Tiongkok, menjadi salah satu fokus utama dalam politik luar negeri Indonesia pada era paska-kemerdekaan. Pada saat itu, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat belum stabil, sehingga Indonesia memutuskan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Blok Timur sebagai alternatif.

    Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia mengambil jalan tengah dalam hubungan dengan Blok Timur dan Barat, yang dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif. Namun, pada tahun 1960-an, Indonesia semakin mendekat dengan negara-negara Blok Timur, terutama Uni Soviet dan Tiongkok.

    Pada tahun 1956, Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Hubungan ini semakin diperkuat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana Indonesia menerima bantuan ekonomi dan militer dari Uni Soviet. Indonesia juga mendapatkan dukungan politik dan moral dari Uni Soviet dalam menghadapi konflik dengan Belanda atas Irian Barat.

    Sementara itu, hubungan Indonesia dengan Tiongkok semakin erat pada akhir 1950-an. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok di Bandung, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai. Pada tahun 1957, Indonesia dan Tiongkok menjalin hubungan diplomatik, yang semakin erat pada tahun 1960-an.

    Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia semakin mendekat dengan negara-negara Blok Timur, terutama dalam konteks Gerakan Non-Blok. Indonesia mengadopsi sikap kritis terhadap Barat, yang dianggap mencoba untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara berkembang.

    Namun, hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur ini tidak berlangsung lama. Setelah kejatuhan Presiden Soekarno pada tahun 1965, hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur semakin merenggang. Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa pada masa itu mengambil sikap yang lebih moderat dalam hubungan internasional, dan Indonesia kembali menjalin hubungan dengan negara-negara Barat.

    • Bahan Kajian ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • SOEKARNO DAN DIPLOMASI INDONESIA ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • STUDI KASUS གྲོས་གནས།

      Judul Kasus: Diplomasi Indonesia dengan Negara Blok Timur

      Latar Belakang Kasus: Indonesia telah terlibat aktif dengan negara-negara Blok Timur dalam berbagai kegiatan diplomasi. Blok Timur mencakup negara-negara seperti China, Rusia, dan beberapa negara Eropa Timur. Indonesia telah berupaya memperluas hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Blok Timur di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan transfer teknologi. Namun, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam upaya diplomasinya, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan.

      Masalah Kasus: Apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara Blok Timur, dan bagaimana Indonesia mengatasi tantangan tersebut?

  • Pert 7 Diplomasi Indonesia dengan Blok Barat

    Diplomasi Indonesia dengan negara-negara Blok Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, telah berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat cukup hangat, terutama dengan Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1950-an, hubungan ini menjadi lebih tegang karena adanya konflik atas Irian Barat.

    Pada tahun 1960-an, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin membaik. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan sikap politik luar negeri Indonesia yang lebih moderat, serta keinginan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan militer terhadap negara-negara Blok Timur.

    Pada tahun 1967, Indonesia bergabung dengan Gerakan Non-Blok, yang memungkinkan Indonesia untuk memperluas jaringan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Barat.

    Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Indonesia semakin memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Pada tahun 1967, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian militer Mutual Defense Assistance Agreement, yang memberikan bantuan militer dan pelatihan militer bagi Indonesia.

    Selain itu, Indonesia juga menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara Barat. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi anggota Dewan Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang memungkinkan Indonesia untuk memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara Barat.

    Pada era Orde Baru, Indonesia semakin fokus pada pembangunan ekonomi dan hubungan dengan negara-negara Barat semakin intensif. Hubungan dengan Amerika Serikat menjadi salah satu fokus utama dalam politik luar negeri Indonesia, terutama dalam hal kerjasama militer, ekonomi, dan investasi.

    Namun, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat tidak selalu lancar. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terkait dengan Timor Timur, menjadi isu yang mempersulit hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat pada tahun 1990-an. Selain itu, adanya krisis finansial pada akhir 1990-an juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat.

    Meskipun demikian, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat terus berkembang hingga saat ini. Indonesia tetap menjalin hubungan ekonomi, politik, dan keamanan dengan negara-negara Barat, serta berpartisipasi dalam kerjasama internasional yang melibatkan negara-negara Barat.

    • Bahan Kajian ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • Studi Kasus MSA pada Kabinet Sukiman ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • STUDI KASUS གྲོས་གནས།

      Judul Kasus: Diplomasi Indonesia dengan Negara Blok Barat

      Latar Belakang Kasus: Indonesia telah terlibat aktif dengan negara-negara Blok Barat dalam berbagai kegiatan diplomasi. Blok Barat mencakup negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Indonesia telah berupaya memperluas hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Blok Barat di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan transfer teknologi. Namun, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam upaya diplomasinya, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan.

      Masalah Kasus: Apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara Blok Barat, dan bagaimana Indonesia mengatasi tantangan tersebut?

  • Pert 8 UJIAN TENGAH SEMESTER

    Bismillahirrahmanirrahim. 

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabik Pun….. 

    Selamat datang Rekan Rekan Mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun berada..., semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam Lindungan Allah SWT. 

    Pada pertemuan minggu ini, silakan kalian kerjakan UTS yang ada dalam vclass ini. Selamat mengerjakan UTS ini dengan baik, Salam hangat dan tetap semangat !! 

    Wassalamu'alaikum Wr. Wb 

    Syaiful M.

    Rinaldo Adi Pratama


  • Pert 9 Diplomasi Masa Revolusi

    Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia adalah periode penting dalam sejarah Indonesia, di mana diplomasi menjadi bagian integral dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Diplomasi pada masa ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari diplomasi internasional hingga diplomasi dalam negeri.

    Salah satu bentuk diplomasi internasional pada masa revolusi kemerdekaan adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara lain di dunia. Indonesia melakukan diplomasi aktif di tingkat internasional melalui delegasi delegasi diplomatiknya di berbagai negara. Salah satu upaya diplomasi yang terkenal adalah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, yang diadakan di Den Haag, Belanda, yang berhasil menegosiasikan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda.

    Selain itu, diplomasi dalam negeri juga sangat penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Diplomasi ini dilakukan dengan menggalang dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung perjuangan kemerdekaan. Pada saat yang sama, diplomasi juga dilakukan untuk memperkuat solidaritas dengan negara-negara lain yang berjuang untuk kemerdekaan.

    Diplomasi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia juga melibatkan kerjasama militer dengan negara-negara lain. Salah satu kerjasama militer yang terkenal adalah kerjasama antara Indonesia dan India dalam perjuangan untuk membebaskan wilayah Portugis di Goa, India. Indonesia juga mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lainnya.

    Namun, diplomasi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keamanan. Perjuangan untuk merdeka seringkali memicu konflik dan pertikaian dengan pasukan Belanda dan kelompok-kelompok pemberontak lainnya di Indonesia. Pada saat yang sama, diplomasi juga sering menjadi sasaran propaganda dan serangan dari pihak musuh.

    Dalam keseluruhan, diplomasi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia adalah upaya yang kompleks dan integral dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui diplomasi, Indonesia berhasil memperkuat solidaritas dengan negara-negara lain, memperluas jaringan internasionalnya, dan akhirnya berhasil diakui kemerdekaannya pada tahun 1949 melalui KMB.

  • Pert 10 Diplomasi Indonesia Masa Demokrasi Liberal

    Masa demokrasi liberal di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 dan berakhir dengan diberlakukannya Dekrit Presiden pada tahun 1957, yang mengakhiri periode demokrasi liberal dan memulai Demokrasi Terpimpin. Selama masa demokrasi liberal, diplomasi Indonesia mencoba untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia, memperkuat hubungan ekonomi, politik, dan budaya.

    Salah satu kebijakan luar negeri yang penting pada masa demokrasi liberal adalah politik luar negeri bebas aktif yang diusung oleh Presiden Soekarno. Kebijakan ini melibatkan posisi netral Indonesia di antara blok Barat dan Timur yang sedang bertikai pada masa itu. Indonesia juga memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak bangsa-bangsa di seluruh dunia, serta memperkuat solidaritas dengan negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang berjuang untuk merdeka.

    Selain itu, pada masa demokrasi liberal, diplomasi Indonesia juga berupaya untuk memperkuat ekonomi nasional. Indonesia memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain, termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang terkenal pada masa demokrasi liberal adalah Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, di mana Indonesia bersama dengan negara-negara Asia dan Afrika lainnya membahas isu-isu ekonomi dan politik yang berkaitan dengan kemerdekaan dan pembangunan.

    Namun, pada masa demokrasi liberal, Indonesia juga mengalami berbagai tantangan di bidang diplomasi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketegangan hubungan dengan Belanda, yang diakibatkan oleh sengketa wilayah Papua. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada kekacauan politik di dalam negeri, yang mempengaruhi citra Indonesia di mata negara-negara lain.

    Secara keseluruhan, masa demokrasi liberal di Indonesia memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, memperjuangkan hak-hak bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan memperkuat ekonomi nasional. Namun, pada saat yang sama, masa demokrasi liberal juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan konflik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

  • Pert 11 Diplomasi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

    Salah satu kebijakan luar negeri penting pada masa Orde Lama adalah "politik luar negeri bebas dan aktif", yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1955. Kebijakan ini menekankan pada kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan kebijakan luar negeri, serta aktif memperjuangkan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan di dunia.

    Di bawah kebijakan luar negeri bebas dan aktif, Indonesia memperjuangkan hak-hak bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk merdeka, serta memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia di wilayah-wilayah yang masih dijajah oleh negara-negara Barat, seperti Belanda di Papua dan Malaysia di Sabah dan Sarawak.

    Indonesia juga memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, dengan tujuan membangun solidaritas antar negara-negara berkembang di Asia Tenggara dalam menghadapi negara-negara industri maju di Barat.

    Namun, pada saat yang sama, diplomasi Indonesia pada masa Orde Lama juga diwarnai oleh konflik dan ketegangan dengan negara-negara tetangga, seperti konflik dengan Malaysia mengenai status Sabah dan Sarawak, serta konflik dengan Belanda mengenai Papua.

    Selain itu, pada masa Orde Lama, Indonesia juga terlibat dalam perdebatan internasional mengenai peran negara-negara dunia ketiga dalam politik internasional. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada tahun 1961, yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara dunia ketiga di kancah internasional.

    Secara keseluruhan, diplomasi Indonesia pada masa Orde Lama bertujuan untuk memperjuangkan kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada masa tersebut masih menjadi cikal bakal kebijakan luar negeri Indonesia hingga saat ini.


  • Pert 12-13 Diplomasi Masa Orde Baru

    Masa Orde Baru di Indonesia dimulai setelah kudeta militer yang terjadi pada tahun 1965 dan berakhir pada tahun 1998 setelah turunnya Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, diplomasi Indonesia diwarnai oleh perubahan fokus kebijakan luar negeri, yang lebih menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan stabilitas politik, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara maju di Barat.

    Salah satu kebijakan luar negeri penting pada masa Orde Baru adalah "politik luar negeri aktif dan mandiri", yang menekankan pada kemandirian dalam mengambil keputusan dan tindakan di bidang luar negeri, serta memperjuangkan perdamaian dan keadilan di dunia.

    Pada masa Orde Baru, Indonesia juga mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara maju di Barat, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

    Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara, dengan tujuan membangun solidaritas antar negara-negara berkembang dan memperjuangkan hak-hak negara-negara berkembang di kancah internasional.

    Namun, pada saat yang sama, diplomasi Indonesia pada masa Orde Baru juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan ketegangan politik dalam negeri, seperti kasus penembakan mahasiswa di Trisakti pada tahun 1998 yang memicu kerusuhan dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya.

    Secara keseluruhan, diplomasi Indonesia pada masa Orde Baru bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan stabilitas politik di dalam negeri, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dengan mengembangkan hubungan dengan negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia.

    • Bahan Kajian ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • Bahan Kajian ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • Adriana+Elisabeth,+50th ཡིག་སྣོད། {$a->ཚད་} {$a->དབྱེ་བ་}
    • STUDI KASUS གྲོས་གནས།

      Salah satu studi kasus diplomasi Indonesia pada masa Orde Baru adalah ketika Indonesia memimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1976. Gerakan Non-Blok adalah gerakan politik internasional yang didirikan oleh sejumlah negara yang tidak ingin terikat dengan blok kekuasaan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin.

      Indonesia memimpin Gerakan Non-Blok pada Konferensi Kedelapan Gerakan Non-Blok yang diselenggarakan di Harare, Zimbabwe pada tahun 1986. Pada saat itu, Indonesia memimpin gerakan ini bersama dengan negara-negara seperti India, Mesir, dan Meksiko.

      Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mempromosikan konsep "Pembangunan Bersama" sebagai salah satu prinsip Gerakan Non-Blok. Prinsip ini memperkuat kerjasama antara negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota Gerakan Non-Blok.

      Indonesia juga memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum internasional seperti PBB dan mengecam tindakan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Selain itu, Indonesia juga menolak kebijakan pemerintah Israel yang melakukan pendudukan terhadap Palestina.

      Dalam konteks diplomasi internasional pada masa Orde Baru, Gerakan Non-Blok menjadi salah satu upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya di dunia internasional dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum-forum internasional. Melalui Gerakan Non-Blok, Indonesia berhasil memperkuat posisinya sebagai negara yang memiliki pengaruh di tingkat internasional dan mampu memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam arena politik global.

      Dari kasus di atas, jawab pertanyaan berikut:

      1. Apa yang menjadi fokus diplomasi Indonesia dalam forum internasional seperti PBB pada masa Orde Baru? Jelaskan salah satu contoh kasus di mana Indonesia mengecam tindakan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat.
      2. Bagaimana Gerakan Non-Blok memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum-forum internasional?
      3. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam diplomasi internasional pada masa Orde Baru? Bagaimana Indonesia mengatasi tantangan tersebut?

  • Pert 14-15 Diplomasi Masa Reformasi

    Masa reformasi di Indonesia dimulai setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan diwarnai oleh perubahan besar dalam politik dan kebijakan luar negeri. Diplomasi Indonesia pada masa reformasi lebih menekankan pada promosi demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan global.

    Salah satu kebijakan luar negeri penting pada masa reformasi adalah "politik luar negeri bebas aktif", yang menekankan pada kebebasan memilih mitra kerja sama dan mengambil tindakan yang independen, namun tetap memperhatikan kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan ini diwujudkan dalam berbagai kerja sama bilateral dan multilateral, serta partisipasi Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional.

    Selain itu, diplomasi Indonesia pada masa reformasi juga memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama di kawasan Asia Tenggara, dengan tujuan membangun solidaritas dan keamanan di kawasan tersebut. Indonesia juga mengambil peran aktif dalam memajukan kerja sama ekonomi dan politik di ASEAN dan memperjuangkan perdamaian di kawasan tersebut.

    Di sisi lain, diplomasi Indonesia pada masa reformasi juga menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, serta menempatkan isu-isu global seperti perdagangan bebas, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri.

    Namun, diplomasi Indonesia pada masa reformasi juga diwarnai oleh berbagai tantangan dan masalah, seperti krisis ekonomi global, terorisme, konflik di Timor Timur, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat posisinya sebagai negara demokratis yang memiliki peran penting dalam perdamaian dan keadilan global.


  • Pert 16 UJIAN AKHIR SEMESTER

    Bismillahirrahmanirrahim. 

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabik Pun….. 

    Selamat datang Rekan Rekan Mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun berada..., semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam Lindungan Allah SWT. 

    Pada pertemuan minggu ini, silakan kalian kerjakan UAS yang ada dalam vclass ini. Selamat mengerjakan UAS ini dengan baik, Salam hangat dan tetap semangat !! 

    Wassalamu'alaikum Wr. Wb 

    Syaiful M.

    Rinaldo Adi Pratama


  • གནད་དོན 15

    • གནད་དོན 16