KONTRAK KULIAH
Nama Mata Kuliah	    : Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata dan Agama
Kode Mata Kuliah 	    : HKK 612501
Semester		    : Ganjil
SKS 			    : 4 SKS (4-0)
Mata kuliah Prasyarat : Hukum Perdata, hukum perikatan
Waktu Kuliah	    : Selasa dan Kamis, 09.00 WIB
Program Studi 	    : Ilmu Hukum
Dosen Pengampu	    : DR. M.Fakih,S.H., M.S.
			       Nilla Nargis, S.H.,M.Hum.
			       Dwi Pujo P, S.H.,M.H.
       Sepriyadi Adhan, S.H.,M.H.
			       Dewi Septiana, S.H.,M.H.
			       Selvia Oktavian, S.H.,M.H.
			       Yulia K.W., S.H., L.LM
			       Dita Febrianto,S.H.,M.H.
			       Depri Liber S, S.H.,M.H.

A.	DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata dan agama merupakan mata kuliah wajib fakultas yang berstatus sebagai mata kuliah utama (major). Oleh karena itu, semua mahasiswa program sarjana (S1) fakultas hukum Unila wajib mengikuti mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata dan agama agar kelak mereka dapat memahami secara komprehensif lingkup materi matakuliah tersebut.

Setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Hukum Acara Peradilan Perdata dan Agama, memberikan bekal pengetahuan mahasiswa agar dapat memahami ketentuan perundang-undangan Hukum Acara Peradilan Perdata dan Agama di dalam dan di luar pengadilan, menganalisis serta dapat memecahkan masalah hukum keperdataan dan menangani perkara-perkara Perdata dan Agama.

B.	OPERASIONALISASI CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN

Tabel:  Operasionalisasi  Capaian Pembelajaran Perkuliahan ke dalam Bahan Kajian
No	Capaian Pembelajaran Perkuliahan	Bahan Kajian	
1	Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia
	a.	Politik Hukum Penguasa Kolonial Belanda
b.	Penggolongan Penduduk dan Hukum mereka

2	Pengertian Hukum Acara Perdata
	a.	Definisi Hukum Acara Perdata 
b.	Perkara Perdata dan Sengketa Perdata
c.	Proses Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata
	
3	Subyek dan Obyek Dalam Perkara Perdata
	a.	 Pihak-pihak yang Berperkara
b.	Majelis Hakim Perkara Perdata
c.	Panitera, Juru sita, Juru sumpah dan Juru Lelang
d.	Obyek Perkara Perdata
	
4	Badan Pengadilan

	a.	Struktur Badan Pengadilan
b.	Kompetensi Badan Pengadilan
	
5	Gugatan dan Cara Mengajukan Gugatan
	a.	Pengadilan yang Berwenang
b.	Penyusunan Surat Gugatan
c.	Pembuatan Surat Kuasa Khusus
d.	Pengajuan Perkara di Pengadilan Negeri
	
6	Persiapan Pemeriksaan Perkara
	a.	Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
b.	Penetapan Hari dan Jam Sidang oleh Majelis Hakim
c.	Pemanggilan pihak-pihak Berperkara
d.	Kemungkinan Melakukan Sita Konservator
	
7	Pemeriksaan Perkara di Persidangan
	a.	Tata Letak Persidangan dan Pemimpin Sidang
b.	Penggugat atau Tergugat Tidak Hadir/hadir
c.	Perdamaian di Muka Hakim (Dalam Persidangan)
	
8	Jawaban Tergugat
	a.	Bentuk-bentuk Jawaban
b.	Rekonvensi (Gugatan Balasan)
c.	Intervensi Terhadap Perkara Yang di Periksa
	
9	Pembuktian dan Alat-Alat Bukti
	a.	Pengertian Pembuktian
b.	Teori dan Beban Pembuktian
c.	Alat-alat Bukti Yang di atur Undang-Undang
	
10	Putusan Hakim
	a.	Tugas Hakim Selesai Pemeriksaan
b.	Macam-macam Putusan Hakim
c.	Kekuasaan Putusan Hakim
d.	Bagian Diktum yang Mengikat
	
11	Upaya Hukum Banding	
a.	Peraturan Hukum Banding
b.	Syarat-syarat dan Prosedur Banding
c.	Pemeriksaan Tingkat Banding
d.	Putusan Pengadilan Tinggi (Banding)
	
12	Upaya Hukum Kasasi
	a.	Pengertian dan Peraturan Kasasi
b.	Syarat dan Prosedur Kasasi
c.	Pemeriksaan Tingkat Kasasi
d.	Putusan Kasasi
	
13	Upaya Hukum Peninjauan Kembali
	a.	Peraturan Hukum Peninjauan Kembali
b.	Syarat dan Prosedur Peninjauan Kembali
c.	Putusan Peninjauan Kembali
	
14	Pelaksanaan Putusan Hakim
	a.	Yang berwenang Melaksanakan Putusan
b.	Cara Melaksanakan Putusan
c.	Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim
	
15	Konsep-konsep dasar Hukum Acara Peradilan Agama	a.	gambaran umum, 
b.	konsep-konsep dasar,
c.	 sumber-sumber hukum,
d.	 kedudukan dan pelaksanaan hukum Islam
	
16	Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	a.	Masa Pemerintahan HB, 
b.	Masa pemerintahan Hindia Belanda,
c.	Masa penjajahan Jepang, 
d.	Masa setelah kemerdekaan
	
17	Asas-asas Peradilan Agama	a.	Asas-asas umum 
b.	asas-asas khusus	
18	Susunan Peradilan Agama dan Aparatnya	a.	susunan hierarki peradilan agama, 
b.	susunan organisasi Pengadilan Agama, 
c.	susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama
	
19	wewenang/kompetensi Peradilan Agama	a.	kompetensi relatif Peradilan Agama, 
b.	kompetensi absolut Peradilan Agama	
20	Proses Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama	a.	litigasi perkara, 
b.	perkara permohonan talak, 
c.	perkara gugatan cerai	
21	Pembuktian Dalam Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama	a.	pembuktian,
b.	 Alat-alat bukti yang diakui/digunakan
	
22	Produk-produk Peradilan Agama dan pelaksanaannya	a.	produk-produk peradilan agama, 
b.	pelaksanaan putusan/eksekusi, 
c.	Upaya banding, kasasi dan Peninjauan Kembali	

C.	Tugas dan Kewajiban Dosen dan Mahasiswa
1)	Kehadiran	Jumlah total pertemuan adalah 32 kali pertemuan, dan harus dipenuhi    sekurang-kurangnya 25 kali pertemuan untuk dapat dianggap layak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Ketidakhadiran dengan surat izin/keterangan lainnya yang diakui sebagai izin tidak dapat dianggap sebagai kehadiran .
2)	Tugas	Tugas terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok
3)	Quis	Quis dilaksanakan dapat dengan maupun tanpa pemberitahuan sebelumnya (insidental).
4)	Keaktifan	Mahasiswa dengan keaktifan yang memberi dampak positif selama perkulihan layak diberikan reward yang diperhitungkan sebagai tambahan nilai akhir berdasarkan kebijaksanaan dosen.
5)	Ketertiban	Selama kegiatan perkuliahan, mahasiswa wajib menjaga tata tertib, dilarang merokok/makan/minum/membuat kegaduhan, mematikan ponsel dan alat komunikasi lainnya, berpakaian yang sopan dan pantas (tidak memakai sandal dan kaos oblong), serta wajib datang selambat-lambatnya sepuluh menit setelah perkuliahan dibuka.
6)	Ketentuan lain yang berhubungan dengan  perkuliahan yang tidak dimuat dalam kontrak perkuliahan ini akan ditentukan di kemudian hari. 

D.	Sistem Penilaian
Penilaian ditentukan dari hasil

Tugas 		  		: 20 %
Kuis				: 10 %
Ujian tengah Semester		: 30%
Ujian Akhir Semester		: 40%
Kehadiran				: bonus
				--------------------- +
					100%	

A	80-100               Konversi		 A	=  4
A	75-79				B+	=  3,5	
B+	70-74				B	=  3
B	65-69				C+	= 2,5
C+	60-64				C	=  2
C	55-59				D	=  1
D	50-54				E	= 0
E	< 50
REFERENSI:

1.	Harahap,M.Yahya.2006, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta
2.	Muhammad, Abdulkadir. 2008. Hukum Acara Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
3.	Mertokusumo, Sudikno.2006, Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty,Yogyakarta.
4.	Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai.2005, Perbandingan HIR dengan RBg, disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata. Mandar Maju, Bandung.
5.	Sarwono. 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Sinar Grafika, Jakarta.
6.	Soepomo,R.2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
7.	Syahrani,Riduan.2004, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata.PT.Citra Aditya Bakti,Bandung.
8.	Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata. Bina Cipta, Bandung.
9.	Taufik Makarao,Moh.2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata.PT.Rineka Cipta, Jakarta.
10.	Himpunan Peraturan perundang-undangan. 2009,Undang-undang Kekuasaan Kehakimanan dan Mahkamah Agung. Fokusmedia
11.	Himpunan Peraturan perundang-undangan. 2004, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985). Karina, Surabaya.
12.	Himpunan Peraturan perundang-undangan. 2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara (PTUN). Citra Umbara,Jakarta.
13.	Himpunan Peraturan perundang-undangan. 2006, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Sinar Grafika,Jakarta.
14.	

								Bandar Lampung,........................
            Mahasiswa					                     Dosen

--------------------------------                                            -------------------------------------
				Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

-----------------------------------------------

DESKRIPSI  SINGKAT
HUKUM ACARA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA DAN AGAMA
HKK 612501

Mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata dan agama merupakan mata kuliah wajib fakultas yang berstatus sebagai mata kuliah utama (major). Oleh karena itu, semua mahasiswa program sarjana (S1) fakultas hukum Unila wajib mengikuti mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata dan agama agar kelak mereka dapat memahami secara komprehensif lingkup materi matakuliah tersebut. (Status Mata Kuliah) 

Matakuliah  hukum acara dan praktik peradilan perdata dan agama  merupakan mata kuliah keahlian berkarya subprogramstudi hukum perdata yang mencakup bahasan tentang Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia, Pengertian Hukum Acara Perdata, Subyek dan Obyek dalam Perkara Perdata, Badan Pengadilan, Gugatan dan cara Mengajukan Gugatan, Persiapan Pemeriksaan Perkara, Pemeriksaan Perkara di Persidangan, Jawaban Tergugat, Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Putusan Hakim, Upaya Hukum Banding, Upaya Hukum Kasasi, Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Pelaksanaan Putusan Hakim, Pengadilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman, Kekuasaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan, Gugatan dan Permohonan di pengadilan Agama, Gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama, Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara, Proses Beracara di Lingkungan Peradilan Agama Pendaftaran Perkara dan Persiapan Sidang, pemeriksaan di Pengadilan, Pembuktian, Produk Pengadilan Agama (putusan),penetapan, Upaya hukum verzet, Upaya hukum Banding, Upaya hukum Kasasi. Dengan demikian, Hukum Acara Peradilan Perdata dan Agama memberikan bekal pengetahuan mahasiswa agar dapat memahami ketentuan perundang-undangan Hukum Acara Peradilan Perdata dan Agama di dalam dan di luar pengadilan, menganalisis serta dapat memecahkan masalah hukum keperdataan dan menangani perkara-perkara Perdata dan agama.(Fungsi Mata Kuliah)

Setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan Hukum Acara Peradilan Perdata dan Agama di dalam dan di luar pengadilan, menganalisis serta dapat memecahkan masalah hukum keperdataan dan menangani perkara-perkara Perdata dan agama. Dengan demikian, Hukum Acara Peradilan Perdata dan Agama memberikan bekal pengetahuan mahasiswa agar dapat memahami, menganalisis serta dapat memecahkan masalah hukum keperdataan dan menangani perkara-perkara Perdata dan agama (Indikator Capaian Umum)
Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia, Pengertian Hukum Acara Perdata, Subyek dan Obyek dalam Perkara Perdata, Badan Pengadilan, Gugatan dan cara Mengajukan Gugatan, Persiapan Pemeriksaan Perkara, Pemeriksaan Perkara di Persidangan, Jawaban Tergugat, Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Putusan Hakim, Upaya Hukum Banding, Upaya Hukum Kasasi, Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Pelaksanaan Putusan Hakim, Pengadilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman, Kekuasaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan, Gugatan dan Permohonan di pengadilan Agama, Gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama, Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara, Proses Beracara di Lingkungan Peradilan Agama Pendaftaran Perkara dan Persiapan Sidang, pemeriksaan di Pengadilan, Pembuktian, Produk Pengadilan Agama (putusan),penetapan, Upaya hukum verzet, Upaya hukum Banding, Upaya hukum Kasasi.(Silabus)

Materi bahasan bersumber pada pustaka, terdapat dalam bahan hukum yang dijadikan acuan/pustaka bagi para mahasiswa dan diusahakan mewakili tiga dimensi hukum yaitu referensi tentang teori hukum, Dasar hukum serta peraturan hukum dan praktik hukum berupa  kasus/sengketa hukum. Media pembelajaran yang disesuaikan dengan model kuliah aktif dan responsi (kulponsi), umpan balik, pemberian tugas terstruktur dan mandiri dengan menggunakan media pembelajaran seperti LCD proyektor, white board serta diskusi mengenai permasalahan tentang prilaku manusia dalam kehidupan masyarakat.(sumber dan proses pembelajaran)

Evaluasi terhadap proses pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui kehadiran, tugas terstruktur, kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.(Evaluasi)

POKOK BAHASAN DAN SUBPOKOK BAHASAN
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata dan Agama

1.	Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia
a.	Politik Hukum Penguasa Kolonial Belanda
b.	Penggolongan Penduduk dan Hukum mereka

2.	Pengertian Hukum Acara Perdata
a.	Definisi Hukum Acara Perdata 
b.	Perkara Perdata dan Sengketa Perdata
c.	Proses Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata

3.	Subyek dan Obyek Dalam Perkara Perdata
a.	Pihak-pihak yang Berperkara
b.	Majelis Hakim Perkara Perdata
c.	Panitera, Juru sita, Juru sumpah dan Juru Lelang
d.	Obyek Perkara Perdata

4.	Badan Pengadilan
a.	Struktur Badan Pengadilan
b.	Kompetensi Badan Pengadilan

5.	Gugatan dan Cara Mengajukan Gugatan
a.	Pengadilan yang Berwenang
b.	Penyusunan Surat Gugatan
c.	Pembuatan Surat Kuasa Khusus
d.	Pengajuan Perkara di Pengadilan Negeri

6.	Persiapan Pemeriksaan Perkara
a.	Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
b.	Penetapan Hari dan Jam Sidang oleh Majelis Hakim
c.	Pemanggilan pihak-pihak Berperkara
d.	Kemungkinan Melakukan Sita Konservator

7.	 Pemeriksaan Perkara di Persidangan
a.	Tata Letak Persidangan dan Pemimpin Sidang
b.	Penggugat atau Tergugat Tidak Hadir/hadir
c.	Perdamaian di Muka Hakim (Dalam Persidangan)

8.	Jawaban Tergugat
a.	Bentuk-bentuk Jawaban
b.	Rekonvensi (Gugatan Balasan)
c.	Intervensi Terhadap Perkara Yang di Periksa

9.	Pembuktian dan Alat-Alat Bukti
a.	Pengertian Pembuktian
b.	Teori dan Beban Pembuktian
c.	Alat-alat Bukti Yang di atur Undang-Undang

10.	 Putusan Hakim
a.	Tugas Hakim Selesai Pemeriksaan
b.	Macam-macam Putusan Hakim
c.	Kekuasaan Putusan Hakim
d.	Bagian Diktum yang Mengikat

11.	Upaya Hukum Banding
a.	Peraturan Hukum Banding
b.	Syarat-syarat dan Prosedur Banding
c.	Pemeriksaan Tingkat Banding
d.	Putusan Pengadilan Tinggi (Banding)

12.	Upaya Hukum Kasasi
a.	Pengertian dan Peraturan Kasasi
b.	Syarat dan Prosedur Kasasi
c.	Pemeriksaan Tingkat Kasasi
d.	Putusan Kasasi

13.	Upaya Hukum Peninjauan Kembali
a.	Peraturan Hukum Peninjauan Kembali
b.	Syarat dan Prosedur Peninjauan Kembali
c.	Putusan Peninjauan Kembali

14.	Pelaksanaan Putusan Hakim
a.	Yang berwenang Melaksanakan Putusan
b.	Cara Melaksanakan Putusan
c.	Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim

15.	Konsep-konsep dasar Hukum Acara Peradilan Agama
a.	gambaran umum, 
b.	konsep-konsep dasar,
c.	 sumber-sumber hukum,
d.	 kedudukan dan pelaksanaan hukum Islam	
16.	Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
a.	Masa Pemerintahan HB, 
b.	Masa pemerintahan Hindia Belanda,
c.	Masa penjajahan Jepang, 
d.	Masa setelah kemerdekaan
	
17.	Asas-asas Peradilan Agama
a.	Asas-asas umum 
b.	asas-asas khusus	
18.	Susunan Peradilan Agama dan Aparatnya
a.	susunan hierarki peradilan agama, 
b.	susunan organisasi Pengadilan Agama, 
c.	susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama
	
19.	wewenang/kompetensi Peradilan Agama
a.	kompetensi relatif Peradilan Agama, 
b.	kompetensi absolut Peradilan Agama
	
20.	Proses Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama
a.	litigasi perkara, 
b.	perkara permohonan talak, 
c.	perkara gugatan cerai
	
21.	Pembuktian Dalam Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama
a.	pembuktian,
b.	 Alat-alat bukti yang diakui/digunakan
	
22.	Produk-produk Peradilan Agama dan pelaksanaannya	
a.	produk-produk peradilan agama, 
b.	pelaksanaan putusan/eksekusi, 
c.	Upaya banding, kasasi dan Peninjauan Kembali

UJIAN AKHIR SEMESTER