Posts made by Nazwa Devita Mawarni

ASP C2025 -> Diskusi

by Nazwa Devita Mawarni -
Nama : Nazwa Devita Mawarni
NPM : 2313031071

1. Paradigma anggaran tradisional lebih menekankan pada input atau berapa banyak dana yang dialokasikan untuk setiap pos belanja, sehingga orientasinya lebih pada kepatuhan terhadap aturan dan administrasi. Model ini cenderung kaku, kurang fleksibel, dan seringkali tidak melihat apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat atau tidak. Sebaliknya, paradigma anggaran berbasis New Public Management (NPM) berorientasi pada hasil (output dan outcome). Anggaran berbasis NPM menekankan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas, dengan cara mengukur kinerja instansi pemerintah layaknya organisasi sektor swasta. Hal ini sejalan dengan pendapat Osborne & Gaebler (1992) yang menyebut bahwa NPM berusaha mengubah birokrasi menjadi lebih responsif, inovatif, dan berfokus pada hasil.

2. Dalam konteks mengatasi kelemahan dari kedua paradigma tersebut, hadir konsep Zero Based Budgeting (ZBB). Proses implementasi ZBB dilakukan dengan cara menyusun anggaran dari nol setiap periode, bukan sekadar melanjutkan alokasi sebelumnya. Dengan metode ini, setiap program atau kegiatan harus dianalisis kembali urgensinya, manfaatnya, serta biayanya, sehingga anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan aktual. Studi oleh Journal Center (2025) menekankan bahwa ZBB mendorong efisiensi dan akuntabilitas karena setiap unit kerja wajib mempertimbangkan prioritas dari awal. Temuan lain oleh Areai Journal (2024) juga menegaskan bahwa keberhasilan ZBB sangat bergantung pada kesiapan SDM, sistem informasi, serta dukungan regulasi. Dengan demikian, ZBB dapat menjembatani kesenjangan antara anggaran tradisional yang kaku dan orientasi hasil pada NPM, karena memastikan hanya program yang relevan dan memberikan value for money yang akan didanai.

ASP C2025 -> Diskusi

by Nazwa Devita Mawarni -
Kami dari kelompok 9 izin menanggapi diskusi, Bu.
Anggota Kelompok:
1. Nazwa Devita Mawarni_2313031071
2. Tiara Katrina_2313031058

Menurut kami, sistem manajemen sektor publik di era digital semakin berkembang seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan pemerintahan. Jika dulu banyak proses dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama, kini berbagai layanan dapat diakses lebih cepat, transparan, dan akuntabel melalui aplikasi atau sistem online. Misalnya, penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, hingga layanan administrasi masyarakat sudah bisa dilakukan secara digital, sehingga meminimalisir praktik birokrasi yang berbelit-belit. Contoh nyatanya itu, sekarang sudah ada Online Single Submission (OSS) yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara online tanpa harus datang ke banyak instansi. Selain itu, banyak pemerintah daerah juga sudah mengembangkan e-government seperti aplikasi Jakarta Kini (JAKI) di DKI Jakarta yang menyediakan layanan informasi, aduan masyarakat, hingga akses pembayaran pajak daerah dalam satu platform. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa sistem manajemen sektor publik di era digital dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat, asalkan terus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM serta keamanan data.

Namun, penerapan sistem digital ini juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu, kurangnya literasi digital aparatur, serta risiko kebocoran data. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun sistem manajemen publik yang modern, aman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif.